Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari

26 08 2009

Kompas – Sabtu, 11 Juni 2005

LAUT. Tiga perempat wilayah negeri ini, atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, adalah laut. Tidak berlebihan bila menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu andalan penggerak perekonomiannya. Meski terlambat, telah ada kesadaran bahwa menyia-nyiakan potensi kelautan dan perikanan adalah sebuah kebodohan dan kerugian besar.

KEMBALINYA kesadaran bahwa negeri ini negeri bahari mulai muncul saat kepemimpinan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dimulai dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Terbukti, bila sektor ini diberi perhatian selayaknya, dirancang dengan baik, dikelola sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, akan memberi manfaat dan dapat diandalkan (lihat tabel).

Perkembangan dalam empat tahun terakhir tersebut belum kondisi optimal yang bisa dicapai sektor ini. Masih sangat besar potensi dan sumbangan yang dapat diberikan kelautan dan perikanan. Perikanan tangkap di laut, misalnya, potensi lestari 6,4 juta ton per tahun, tahun 2003 total tangkapan baru 4,4 juta ton per tahun, berarti masih ada 1,02 juta ton-2,3 juta ton per tahun yang masih belum dimanfaatkan. Sementara di air tawar, tingkat pemanfaatannya baru 400.000 ton per tahun (44 persen) dari potensi produksi lestari 900.000 ton per tahun.

Begitu pula di perikanan budidaya, masih terbuka luas peluang “menggali” manfaat. Di perairan payau, misalnya, realisasi produksi hingga tahun 2003 baru 344.759 hektar, sementara luas potensialnya 913.000 hektar, masih ada peluang pengembangan 568.241 hektar.

Guru Besar Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan, jika 500.000 hektare digarap untuk usaha tambak udang, dengan produktivitas rata-rata 2 ton/tahun/hektar, produksi nasional akan mencapai 1 juta ton per tahun. “Kalau nilai ekspor udang delapan dollar AS per kilogram, per tahun kita bisa mendapat devisa 8 miliar dollar AS dari udang saja,” tuturnya.

Belum lagi budidaya laut (mariculture). Luas potensial untuk budidaya 24 juta hektar, dengan potensial produksi 46,7 juta ton per tahun, sementara realisasi produksi baru 0,7 juta ton. Artinya, masih ada peluang sekitar 46 juta ton yang belum dilirik. Begitu pula untuk pengembangan komoditas lain. Menurut Rokhmin, ada 10 komoditas unggulan perikanan yang sangat potensial buat Indonesia, yaitu udang, kerapu, kakap, kepiting dan rajungan, rumput laut, kerang mutiara, bandeng, nila, patin, dan jambal daging putih.

Potensi dan peluang masih luas terbentang, namun hanya akan tetap jadi peluang dan potensi bila tidak ada keinginan kuat, kesungguhan, dan kerja keras terus-menerus mewujudkannya menjadi kenyataan serta mengurai satu per satu persoalan yang menghadang.

Keinginan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan melakukan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan (RPPK), hari ini, Sabtu (11/6), di kompleks Waduk Djuanda di Purwakarta, Jawa Barat, harus dimulai dengan kesungguhan menyelesaikan persoalan yang membelit pengembangan sektor ini.

“Harus ada tujuan jelas dari revitalisasi. Pertama, selesaikan permasalahan yang merupakan carry over dari masa lalu. Dan, kedua, gunakan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan agar bisa menyumbang perbaikan kondisi negeri ini,” tutur Rokhmin yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan di sektor kelautan dan perikanan adalah kemiskinan nelayan sebagai pelaku utamanya-65 persen nelayan hidup miskin-begitu pula pembudidaya perikanan tradisional. Terjadi overfishing (tangkap lebih) di beberapa wilayah, kerusakan lingkungan, illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal) terutama oleh kapal asing yang menyebabkan kerugian negara 4 miliar dollar AS per tahun serta kurangnya penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

Optimalisasi

Di bidang perikanan tangkap yang diperlukan adalah optimalisasi dengan menata intensitas penangkapan serta menetapkan secara tepat jumlah kapal yang beroperasi agar terjadi keseimbangan sesuai potensi yang ada.

Di sebagian Selat Malaka, pantai utara Jawa, Selat Bali, dan pantai selatan Sulawesi Selatan terjadi overfishing. Untuk itu, harus dilakukan modernisasi armada nelayan tradisional di daerah yang overfishing, dengan memberi pinjaman modal untuk penyediaan kapal ikan bertonase 30 GT berikut alat tangkap yang tepat guna, pelatihan teknis, dan pendampingan manajemen agar nelayan dapat menangkap ikan di perairan yang potensinya masih besar, seperti di kawasan timur Indonesia, Laut Cina Selatan, Zona Ekonomi Eksklusif Internasional (ZEEI) Samudra Pasifik, dan ZEEI Samudra Hindia.

Memberi kesempatan pulihnya stok ikan di daerah overfishing, sekaligus memanfaatkan sumber daya ikan di daerah underfishing yang selama ini dimanfaatkan nelayan asing.

Seiring dengan itu, dilakukan relokasi nelayan dari daerah overfishing ke wilayah underfishing. Peran pemerintah memfasilitasi agar proses ini berjalan partisipatif, nelayan yang pindah dengan masyarakat yang akan menerimanya dapat saling menyayangi dan bukan karena paksaan.

Selain itu, pembangunan permukimannya harus dilengkapi pelabuhan perikanan, sekaligus jadi kawasan terpadu untuk kegiatan ekonomi. Ada prasarana jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas sosial dan umum. Dengan demikian, pemindahan bukan memindahkan kemiskinan, tetapi menciptakan kemakmuran.

“Dan, nelayan yang hijrah harus memiliki keterampilan memadai, produktif, beretos kerja tinggi,” ujar Rokhmin yang saat menjadi menteri telah memindahkan 500 kepala keluarga nelayan dari pantura ke Majene dan Takalar. Idealnya, pantura hanya menanggung 2 juta keluarga nelayan, saat ini ada sekitar 3,9 juta keluarga nelayan yang menggantungkan nafkahnya di Pantura.

Merevitalisasi kelautan dan perikanan tidak berarti tanpa revitalisasi pelabuhan perikanan, dan membangun pelabuhan baru, yang juga menjadi kawasan industri terpadu.

Pelabuhan perikanan itu diperlukan di Bitung untuk peningkatan produksi tuna dan cakalang, Ambon sebagai sentra shasimi tuna, Muara Baru di pantura, Meneng di Banyuwangi, Labuan Bajo (NTT), Biak, Pontianak, Natuna, dan Sabang.

Pentingnya infrastruktur perikanan disadari oleh negara seperti Jepang, yang dengan garis pantai 34.000 kilometer memiliki 3.000 pelabuhan, atau satu pelabuhan per 11 kilometer panjang pantai. Thailand dengan garis pantai 2.600 kilometer punya 52 pelabuhan, atau satu banding 50 kilometer panjang pantai. Indonesia dengan 81.000 kilometer garis pantai hanya punya 694 buah pelabuhan perikanan, artinya satu pelabuhan untuk 115 kilometer panjang pantai.

Di sisi lain, ada kendala yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal, dan investasi yang tidak berpihak pada sektor riil, khususnya kelautan dan perikanan, serta masalah keamanan. Kebijakan yang tidak berpihak tersebut antara lain suku bunga untuk pendanaan sektor kelautan dan perikanan. Di Jepang, untuk pendanaan sektor kelautan dan perikanan, suku bunga kredit tidak lebih dari tiga persen per tahun, begitu pula di Australia dan Thailand yang hanya 3-9 persen.

Selama rezim Orde Baru, hanya 0,02 persen kredit perbankan untuk kredit perikanan. Sementara nilai investasi domestik untuk sektor ini hanya 1,37 persen dan investasi asing hanya 0,31 persen dalam 32 tahun (1967-1999).

Belum lagi tantangan global yang kini harus dihadapi seiring liberalisasi perdagangan dunia, ketatnya persaingan produk perikanan di masa datang yang menuntut ketersediaan produk secara teratur dan sinambung, kualitas yang baik dan seragam, serta tersedia secara massal, dan memenuhi standar kelestarian lingkungan.

Ini sebuah kerja besar. Bukan mustahil untuk diwujudkan, sepanjang ada kesungguhan dan tidak berhenti hanya pada jargon. (Elly Rosita)





Ocean Biotechnology: A New Source of Economic Growth

17 04 2009

The ongoing global economic crisis triggered by subprime mortgage scandal and financial meltdown in the US has invariably hit every country on earth in the form of a decreasing economic growth, and rising unemployment and poverty. This year the world economic growth will shrink 1 – 2% (World Bank, 2009). Meanwhile, Indonesia’s economy is predicted to grow only between 1.5% to 4.5% in 2009 which is much lower than the government target of 6.5%. To tackle the global economic recession, all nations of the world should join hand in hand to create a quality economic growth that can provide substantial employment opportunities and prosperity, particularly for poor citizens. This can be done by revitalizing existing real sectors, boosting new sources of economic growth, and improving the global financial system. One of the most promising new sources of economic growth is ocean (marine) biotechnology industry. It has been estimated that the potential economic value of marine biotechnology industry is gigantic, four times the size of the current global semiconductor market by 2010 (MOMAF, Korea, 2002).

The oceans covering over 70% of the earth’s surface and 95% of the planet’s living space are a huge reservoir of high-quality food, biomedical compounds, bio-degraders of wastes, renewable energy, biosensors, biocatalysts, biopolymers, and many other industrially important compounds and products. Marine biotechnology, which is defined as “the application of scientific and engineering principles in the processing of materials by marine biological agents to provide goods and services beneficial for human beings”, is the primary tool to tap such a tremendous economic potential of the oceans through its industrial applications including aquaculture, pharmaceutical industry, food and beverages, bio-energy production, paper industry, and agriculture.

Marine biotechnology may significantly increase aquaculture production on a sustainable fashion in two ways. First, it can enhance cultured organisms (e.g. fish, crustaceans, mollusks, and seaweeds) growth rate, procreation proficiency, disease resistance, and ability to endure adverse environmental conditions. The organism’s ability to grow and survive in intensive aquaculture will thus be improved, increasing yields. Second, through biotechnology vaccines can be developed against bacterial and viral diseases that commonly afflict marine biota. Vaccines will therefore protect cultured organisms from disease outbreaks that have periodically resulted in a lower production or even an harvest failure.

As part of their metabolism, many marine biota secrete bioactive compounds that help them survive and that incidentally have properties beneficial to human beings. Various types of bioactive compounds extracted from marine organisms posses antibiotic, anti-tumor, anti-viral, or anti-inflammatory properties. As technological procedures are improved, marine biota producing anti-parasitic, pesticidal, immune-enhancing, growth-promoting, and wound-healing chemicals will certainly be discovered. In the last two decades, all these bioactive compounds have been used in global pharmaceutical, food and beverage, and aquaculture industries generating more than US$ 100 billion annually. Since only less than 1% of potentially useful chemical-producing marine organisms have been screened so far, the room for expansion of these industries is extraordinarily large.

Through marine biotechnology, we can transfer characteristics inherent to marine plants and animals to their terrestrial counterparts. For instance, the anti-freeze gene of winter flounder fishes has been synthesized and inserted into yeasts and terrestrial higher plants which enable agricultural crops to survive sudden-winter freezes in cold or temperate regions. Another example involves the world’s most salt-tolerant plant, a microalgal species inhabiting the Dead Sea where the salt content is 29%. Researchers have been implanting genes that code for salt tolerance in agricultural crops. Success means that farmers can grow rice, maize, soybean, and other crops in soils irrigated by brackish or salt water.

Eventually, marine biotechnology will influence in some ways virtually all of mankind’s productive activities, whether they be agriculture, health services, industry, energy production, or environmental remediation. Marine biotechnology will fuel this exciting new frontier and provide enormous economic potential for future generations to take advantage of the multibillion dollar marine biotechnology industry market of the 21st century. Although the industrialized nations have benefited greatly from this new frontier, the developing nations have as much or more to gain from advances in marine biotechnology.

As the largest maritime and archipelagic country in the world, a 5.8 million km2 of Indonesian seas (three-quarters of its total area) are blessed with the highest marine biodiversity which is the basis for marine biotechnology development. The archipelago is indeed the center of our planet marine biodiversity that harbors more than 4,500 fish species, 20% of the world’s coral reef areas, and over 600 species of hard corals (out of the global total of 800 species). These facts legitimate Indonesia as the center of the world’s coral triangle. Moreover, Indonesia’s coastal zone is flourished with the most extensive and diverse mangrove forests, and seaweed and seagrass beds on earth. At least 30 cetacean species, ranging from blue and sperm whales to orcas and Irrawaddy dolphins, can be found within Indonesian seas. And, six of the world’s seven sea turtle species also live here.

A tremendous economic potential of Indonesia’s marine biotechnology industry may be reflected by just two marine commodities, shrimp and seaweed. Currently, the total coastal land area suitable for shrimp culture is 1.2 million ha; and 200,000 ha of which have been used for shrimp culture with average productivity of 1.5 tons/ha/year. By applying biotechnology, we can easily increase the productivity to 5 tons/ha/year. If we manage to open 500,000 ha of coastal land (40%) for shrimp culture, then 2.5 million tones of shrimp with foreign exchange earning of US$ 10 billion and 3 million employment opportunities per annum can be generated. By far, we have utilized about 50,000 ha of coastal waters for seaweed culture. If we cultivate 1 million ha of our coastal waters for seaweed culture (30% of the total potential), we can produce 16 million tons of dried seaweed with 4 million employment opportunities. And, if we export 10 million tones of it, approximately US$ 5 million of foreign exchange earnings may be obtained annually.

It is therefore strongly believed that if Indonesia focus its economic development on renewable resource-based industries (fisheries and ocean, agriculture, forestry, pharmaceutical industry, food and beverages, bio-energy production, and environmental bioremediation) through biotechnological applications, then not only we will be able to handle adverse impacts of the global economic recession (i.e. massive unemployment and poverty) but also shall be a newly developed nation by 2030.





Kapitalisme, Daya Dukung Bumi, dan Krisis Global

17 03 2009

Krisis ekonomi global yang bermula dari skandal kredit macet sektor properti dan krisis keuangan di AS, sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Sebaliknya, hampir semua negara di dunia kini kecipratan getahnya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi, meroketnya angka pengangguran dan kemiskinan. Indonesia sendiri mulai terimbas krisis ekonomi global sejak Oktober 2008, terutama melalui penurunan nilai ekspor, investasi, dan nilai tukar rupiah.

Sayangnya, terapi yang dilakukan oleh AS dan dunia pada umumnya sejauh ini baru menyentuh gejala dari krisis ekonomi, belum mengobati penyebab penyakit yang sebenarnya. Paket terapi itu mencakup bailout bagi korporasi yang bangkrut, stimulus fiskal dan moneter, regulasi sektor keuangan yang lebih ketat, dan penguatan pasar domestik. Sejatinya, paket terapi untuk mengobati resesi ekonomi global sekarang serupa dengan apa yang dilakukan dalam mengatasi the Great Depression 1930. Memang intervensi pemerintah model Keynes kala itu berhasil meredam Depresi Besar 1930. Namun, sejak 1960 masyarakat dunia tak pernah bisa tidur lelap akibat krisis ekonomi yang terus berulang, seperti yang terjadi pada 1970, 1980, 1990, 1998 – 2001 (Davies and Davies, 2002).

Akar masalah

Dengan demikian, krisis ekonomi global sejatinya berakar pada cacat bawaan dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, bukan karena kesalahan implementasi semata. Dalam dekade terakhir, kesadaran global tentang kelemahan sistem ekonomi konvensional itu sebenarnya mulai tumbuh. Contohnya, Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy berpendapat bahwa “capitalism based on financial speculation as an immoral system that has perverted the logic of capitalism. He argued that capitalism needs to find new moral values and to accept a stronger role for governments”.

Sedikitnya ada tiga kelemahan paradigmatik yang membuat ekonomi kapitalis (neoliberal) identik dengan krisis. Pertama adalah tujuan ekonomi kapitalis yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk memuaskan keinginan (nafsu) manusia berupa kebutuhan sekunder. Lain halnya dengan kebutuhan dasar, keinginan manusia yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai spiritual, sifatnya menjadi tak terbatas. Sementara itu, kapasitas bumi dan teknologi dalam menyediakan sejumlah alat pemuas kebutuhan dan nafsu manusia berupa SDA (Sumber Daya Alam) beserta segenap produk turunannya berbeda di setiap negara dan ada batasnya. Di sinilah ekonomi kapitalis terkena batu sandungan pertama, karena memandang kelangkaan alat pemuas kebutuhan dan nafsu manusia sebagai masalah pokok ekonomi. Padahal, masalah sebenarnya terletak pada distribusi alat pemuas tersebut diantara umat manusia yang selama ini jauh dari keadilan. Kekayaan juga dianggapnya sebagai milik mutlak manusia, bukan titipan Allah pencipta dan pemilik mutlak alam semesta. Sehingga, dalam praktek keseharian, perilaku ekonomi kapitalis hanya mengejar keuntungan semaksimal mungkin, tanpa mengindahkan halal atau haram. Para kapitalis hanya mengutamakan kepentingan diri dan kelompok nya dengan mengalahkan yang lain, survival of the fittest.

Kedua, kehidupan kapitalisme modern digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan (sektor maya), bukan sektor riil. Keuntungan ekonomi diperoleh bukan dari aktivitas investasi dan usaha produktif dengan menghasilkan berbagai barang dan jasa, tetapi melalui investasi spekulatif di sektor finansial seperti valas, saham, obligasi, dan produk derivatives. Sejak bergeloranya globalisasi di awal 1990-an, sektor moneter melesat secara fenomenal meninggalkan sektor riil. Pada 2007, transaksi sektor maya mencapai 95% dari total perdagangan dunia. Sedangkan, transaksi di sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa kurang dari 5%. Volume transaksi maya yang terjadi di pasar uang dunia mencapai US$ 1,5 triliun/hari, sementara perdagangan barang dan komoditas hanya sebesar US$ 6 triliun/tahun (IMF and World Bank, 2008). Fenomena decoupling (terputusnya dinamika sektor moneter dari sektor riil) itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi di pasar modal, valas, dan produk derivatives, sehingga mengakibatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, bagaikan balon, a bubble economy. Suatu ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, tetapi tak diimbangi oleh geliat produktivitas sektor riil. Dengan kata lain, sistem ekonomi kapitalis itu secara lahiriah tampak besar, tapi di dalamnya hanya berisi udara. Contohnya menjelang Krisis Moneter Asia 1998, dana yang beredar di transaksi maya sekitar US$ 700 triliun/tahun, sedangkan arus perdagangan barang dan komoditas dunia hanya US$ 7 triliun/tahun.

Keterputusan antara sektor moneter dan sektor riil itulah yang membuat ekonomi dunia selalu dihantui oleh krisis. Pasalnya, para pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk investasi di sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang dan transaksi maya lainnya guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ulah spekulatif ini setiap saat dapat mengguncang ekonomi negara, terutama negara yang fundamental ekonominya lemah atau kondisi politiknya labil. Spekulasi tersebut menyebabkan jumlah uang yang beredar jauh lebih besar ketimbang jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor riil suatu negara, sehingga terjadilah inflasi. Oleh karena itu, globalisasi pasar keuangan hanya membuat para pemilik modal (pialang keuangan) semakin kaya, tanpa bekerja (Hahnel. 2000).

Dalam buaian ekonomi berbasis sektor maya inilah, kapitalisme tak mungkin lepas dari praktik bunga (riba). Padahal perbedaan tingkat suku bunga yang besar antar negara itulah yang membuat para pialang keuangan dengan seenaknya mengeruk keuntungan melalui investasi uang panas. Dan, aliran uang panas dari satu negara ke negara lain dalam jumlah yang luar biasa besarnya dan berlangsung sangat cepat, selama ini menjadi biang kerok terjadinya kepanikan finansial yang acap kali berujung pada krisis ekonomi. Lebih dari itu, pemberlakuan sistem bunga juga: (1) memaksa pertumbuhan ekonomi tinggi secara kontinu, kendati kondisi ekonomi riil telah mencapai titik jenuh; (2) mendorong persaingan antar pelaku ekonomi secara sengit dan tak sehat; dan (3) membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir minoritas dengan memajaki kaum mayoritas (Meera, 2004). Bagi negara berkembang yang fundamental ekonominya belum begitu kuat, seperti Indonesia, praktik riba ini juga bisa menjerumuskannya ke jurang keterpurukan dan kemiskinan permanen di bawah hegemoni pihak asing.

Ketiga yang menjadi kerapuhan kapitalisme adalah ekonomi berbasis uang kertas (fiat money) yang memiliki kelemahan fundamental yakni selalu terkena inflasi permanen. Karena, nilai uang sekarang lebih rendah dibandingkan dengan nilainya pada waktu yang akan datang. Artinya, uang kertas mengalami depresiasi akibat inflasi permanen. Lebih dari itu, uang kertas juga jauh dari nilai keadilan, lantaran nilai intrinsiknya jauh lebih kecil ketimbang nilai nominalnya.

Krisis lingkungan

Falsafah kapitalisme yang menafikan eksistensi Tuhan dan kehidupan akhirat membuat gaya hidup dan perilaku ekonomi kapitalis sangat konsumtif dan hedonis. Untuk mendukung pola kehidupan semacam ini diperlukan produksi pangan, sandang, obat-obatan, bahan tambang, mineral, dan barang serta jasa lainnya dalam jumlah besar dan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Keseluruhan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan nafsu manusia ini baik langsung maupun tidak langsung telah memacu laju pemanfaatan SDA dan kerusakan lingkungan. Seiiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan membaiknya standar kehidupan manusia, intensitas pengurasan SDA dan kerusakan lingkungan pun semakin meningkat.

Secara global, total laju pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lingkungan sebenarnya pertama kali melebihi daya dukung lingkungan bumi terjadi pada tahun 1980. Kemudian, pada tahun 1999 daya dukung bumi tersebut terlampui sebesar 20% (U.S. National Academy of Sciences, 2002). Wajar kalau dari tahun ke tahun kerusakan lingkungan dan SDA seperti penggundulan hutan, overfishing, krisis energi, krisis pangan, pencemaran, dan lainnya semakin dahsyat. Sistem atmosfir pun tidak mampu lagi menetralisir gas rumah kaca yang dihasilkan oleh segenap aktivitas manusia. Akibatnya, pemanasan global dengan sejumlah dampak negatipnya (anomali iklim, peningkatan suhu bumi, peningkatan permukaan laut, peledakan wabah penyakit, dan lainnya) telah mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan bahkan kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.

Selanjutnya, di negara yang daya dukung lingkungannya telah terlampaui, biaya hidup dan ongkos untuk memproduksi barang dan jasa menjadi lebih mahal. Pasalnya, untuk memenuhi keperluan tersebut, bahan baku (raw materials) nya harus diimpor dari negara lain. Di samping itu, limbah sebagai hasil samping aktivitas pembangunannya tak bisa lagi dibuang di dalam negeri, sehingga harus diekspor ke negara lain, yang membutuhkan biaya lumayan besar. Kondisi semacam inilah yang sejak akhir 1980-an tengah berlangsung di negara-negara industri maju. Contohnya, sejak dekade terakhir AS, Uni Eropa, dan Jepang harus mengimpor 60% sampai 75% total kebutuhan bahan baku untuk menggerakkan industri domestiknya. Akibatnya, guna mempertahankan gaya hidup yang konsumtif, hedonis, dan hegemonik, masyarakat kapitalis di negara-negara maju lebih mengembangkan sektor maya yang sarat spekulasi dan penipuan ketimbang sektor riil.

Solusi baru

Oleh sebab itu, kini saatnya kita mengembangkan sebuah sistem ekonomi baru berbasis sektor riil yang mampu menyediakan kebutuhan dasar dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia secara adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sektor riil yang dimaksud mencakup:(1) sektor primer (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, dan pariwisata); (2) sektor sekunder (industri pengolahan, manufakturing, dan pengemasan); dan (3) sektor tersier (jasa transportasi, konstruksi, informasi dan komunikasi, pemasaran, keuangan, jasa boga, restoran, perhotelan, industri kreatif, jasa konsultan, dan lainnya). Sejak tahap perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi; ketiga sektor ekonomi itu mesti menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi: penataan ruang wilayah untuk kawasan lindung dan pembangunan; proteksi kawasan lindung; konservasi biodiversity; pemanfaatan sumberdaya hayati secara lestari; penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan manufakturing ramah lingkungan; pengembangan bioteknologi dan nannotechnology untuk peningkatan produksi pangan, minuman, farmasi, dan industri lainnya; pengembangan dan penggunaan energi terbarukan (seperi biofuel, energi surya, angin, panas bumi, energi arus pasang-surut, energi gelombang laut, dan Ocean Thermal Energy Conversion) untuk secara gradual mengganti energi fosil; pengendalian pencemaran lahan, perairan, dan udara (termasuk gas-gas rumah kaca penyebab global warming); dan modifikasi bentang alam (landscape) serta konstruksi prasarana dan sarana pembangunan harus sesuai dengan karakteristik dan dinamika alam.

Dengan kata lain, laju pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lingkungan mesti dirancang agar tidak melebihi daya dukung bumi dan kapasitas teknologi ramah lingkungan untuk menyediakannya. Untuk dapat memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, setiap wilayah (negara) selain harus mengendalikan jumlah penduduk, juga mesti mengubah gaya hidup (life style) warganya yang selama ini konsumtif, rakus, dan serba materi menjadi lebih hemat SDA, senang berbagi kelebihan kepada sesama (care and share), dan meraih kebahagian melalui pencapaian materi (dunia) dan spiritual (akhirat) secara seimbang. Kalau ada negara yang sudah menerapkan kaidah ini, lalu masih tetap kekurangan SDA, komoditas, barang, dan jasa; maka disinilah letak peran sentral dari hubungan dan perdagangan antar negara (globalisasi). Jadi secara ekonomi, globalisasi mesti dimaknai sebagai upaya kolektif masyarakat dunia dalam mengembangkan perdagangan SDA, barang, komoditas dan jasa antar bangsa secara adil dan saling menguntungkan. Bukan transaksi pasar uang dan jenis transaksi maya lainnya, seperti yang terjadi selama ini.

Selanjutnya, jumlah uang yang dicetak oleh sektor moneter mesti seimbang dengan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh sektor riil suatu negara. Selain itu, sektor keuangan sesuai fungsi utamanya harus didorong untuk membiayai sektor riil, bukan sektor maya yang sarat manipulasi dan penipuan. Aset ekonomi produktif (modal, teknologi, infrastruktur, pasar, dan informasi) harus mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Andai pun kita masih mentolerir pasar saham, maka perdagangan saham harus berdasarkan pada underlying transaction (sektor riil) dari perusahaan emiten tersebut. Sistem perbankan konvensional berbasis bunga seyogyanya secara gradual kita ganti dengan sistem berbasis cost and profit sharing, berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Akhirnya, uang mestinya hanya boleh digunakan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Mari kita tinggalkan sistem uang kertas, dan kembali ke mata uang emas dan perak, atau setidaknya uang kertas yang ditopang oleh logam mulia, seperti sistem Bretton Woods.





Membangun Semangat Indonesia ‘Incorporated’

27 02 2009

Permasalahan krusial yang terus menggelayuti kehidupan bangsa Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan serta merosotnya daya saing ekonomi. Terlepas dari kontroversi tentang keabsahan data BPS, angka pengangguran terbuka dan kemiskinan sebesar 10,55 juta dan 37,17 juta orang per Maret 2007 masih terlalu tinggi untuk kita bisa bangkit menjadi bangsa maju dan makmur. Apalagi bila mengacu pada garis kemiskinan versi Bank Dunia (US$2/orang/hari), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 109 juta atau 49% dari jumlah total penduduk.

Orang yang menganggur dan miskin, tidak punya rumah, dan masa depan tidak jelas, sangat mudah marah dan gelap mata untuk melakukan beragam tindakan yang merugikan diri sendiri dan keluarganya serta orang lain. Seperti mencuri, merampok, demo anarkistis, dan berbagai kegiatan ilegal serta kriminal lainnya.

Padahal hanya melalui investasi dan usaha di sektor riillah pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dapat kita hadirkan. Lebih dari itu, keluarga miskin akan melahirkan keturunan yang pada umumnya kurang gizi, rendah tingkat pendidikan dan keterampilannya. Sehingga, dalam jangka panjang bakal melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Jika kondisi semacam ini tidak segera dibenahi, cita-cita kita untuk menjadi bangsa maju dan makmur dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2030 hanya mimpi belaka.

Mengemas kebijakan pembangunan

Secara garis besar, kemiskinan dapat disebabkan faktor alam (kemiskinan alamiah), budaya (kemiskinan kultural), dan struktural (kemiskinan struktural). Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah masalah struktural dan kultural. Karena Allah menciptakan alam semesta dengan segenap isinya tak lain untuk menjamin keberlangsungan hidup dan rezeki bagi setiap makhluk-Nya (QS Hud: 6 dan QS Ar-Rum: 40). Apalagi hidup di Nusantara yang alamnya subur makmur, bak zamrud di khatulistiwa, rasanya kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam adalah hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, faktor dominan yang menyebabkan kemiskinan di tanah air adalah bersifat kultural dan struktural.

Kemiskinan kultural disebabkan budaya (etos kerja) seseorang atau masyarakat yang bertolak belakang dengan etos pembangunan dan kemajuan. Seperti malas, boros, enggan mengadopsi inovasi teknologi, rendahnya jiwa wirausaha, kurang disiplin, tidak jujur, egois, dan budaya instan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah akibat kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang membuat masyarakat miskin tidak atau sedikit sekali memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif. Inilah akar masalah kemiskinan di Indonesia. Sayangnya, program pengentasan kemiskinan selama ini bersifat parsial, menggunakan pendekatan proyek, dan memberi ikan, bukan kail. Sementara itu problem kultural dan strukturalnya sama sekali belum tersentuh.

Oleh sebab itu, upaya memerangi pengangguran dan kemiskinan mesti dilakukan dengan membongkar problem struktural dan kultural yang selama ini menjerat kebanyakan rakyat kita hidup dalam kesengsaraan. Segenap kebijakan dan program juga harus dikemas dalam kerangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia yang maju, adil makmur, dan berdaulat pada 2030. Untuk itu, sedikitnya enam kebijakan terobosan berikut perlu segera kita implementasikan.

Pertama, mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memberikan manfaat luas bagi rakyat. Ini dapat ditempuh melalui penguatan dan pengembangan investasi sektor riil. Mengingat lebih dari 60% rakyat kita bekerja pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan kehutanan serta kebanyakan petani dan nelayan masih miskin; maka penguatan dan pengembangan investasi sektor riil mestinya difokuskan pada ketiga sektor ini.

Kedua, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus menunjang produktivitas dan efisiensi sektor riil. Sudah saatnya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah padat penduduk atau industri seperti Jawa, Bali, dan pantai timur Sumatra diserahkan kepada swasta. Sementara itu, dana APBN diprioritaskan untuk membangun wilayah-wilayah tertinggal di luar Jawa dan Bali, pulau-pulau kecil serta daerah perbatasan.

Kebijakan energi nasional harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan nasional untuk kehidupan rumah tangga, industri, transportasi, dan kegiatan pembangunan lainnya. Kalau ada sisa pasokan, itulah yang diekspor. Bahkan untuk gas alam, karena kalau diproses bisa menjadi puluhan produk hilir (pupuk, tekstil, polyethylen, dan produk petrokimia lainnya) yang bernilai tambah lebih tinggi, menyediakan banyak lapangan kerja, dan jauh lebih menguntungkan bangsa ketimbang diekspor mentah; maka sebaiknya ekspor gas alam menjadi pilihan terakhir.

Ketiga, untuk memanfaatkan akumulasi kelebihan likuiditas keuangan yang mencapai Rp300 triliun dalam bentuk SBI, setiap departemen yang terkait dengan kegiatan sektor riil meningkatkan kinerjanya dengan target dan program terukur. Selain itu, departemen tersebut hendaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama swasta dan masyarakat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sektor riil, sehingga bankable. Pada saat yang sama, pihak perbankan pun harus proaktif, menjemput bola, terjun ke lapang untuk membiayai investasi dan bisnis sektor riil yang telah dibina pemerintah dan pengusaha.

Keempat, kebijakan makroekonomi harus dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan. Mari kita tinggalkan ukuran keberhasilan ekonomi yang hanya mendasarkan pada inflasi rendah, nilai tukar rupiah, IHSG, dan rendahnya defisit anggaran yang acap kali tidak nyambung dengan tujuan utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, di era globalisasi, kebijakan makroekonomi harus pula menunjang terbentuknya ekonomi nasional yang berdaya saing, yang mampu memacu produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi riil. Selanjutnya, sektor ekonomi ini dapat melahirkan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang tidak hanya mampu menangkis gempuran berbagai produk impor di pasar domestik, tetapi juga mampu memenangi persaingan di pasar internasional.

Kelima, perbaikan iklim investasi yang meliputi konsistensi kebijakan, penghapusan ekonomi biaya tinggi dan budaya KKN, kepastian hukum, keamanan berusaha, ketenagakerjaan, perpajakan, dan reformasi birokrasi.

Keenam, agar jangan menjadi ‘bangsa pemadam kebakaran’, selalu ketinggalan kereta kemajuan, dan pasar berbagai produk teknologi dan industri bangsa lain; sejak sekarang kita harus mengalokasikan SDM dan anggaran secara signifikan untuk membangun pusat-pusat sains dan teknologi dalam rangka menguasai dan menerapkan teknologi di semua bidang kehidupan, utamanya industri dan perekonomian. Kita pun sebaiknya bekerja sama dengan bangsa-bangsa maju untuk penelitian dan pengembangan sains dan teknologi mutakhir atau masa depan, terutama aplikasi bioteknologi, ICT, dan nanoteknologi dalam bidang pertanian dan pangan, farmasi dan kedokteran, elektronik, informasi dan komunikasi, dan kelautan.

Sekiranya seluruh komponen bangsa bersatu dalam semangat Indonesia incorporated, yakni berhenti saling bertikai dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian bersinergi dan menyumbangkan kemampuan terbaiknya untuk melaksanakan keenam agenda pembangunan di atas. Maka bukan hanya persoalan kekinian (pengangguran dan kemiskinan) yang dapat kita selesaikan, melainkan juga terwujudnya Indonesia yang maju, adil makmur, dan diridai Tuhan YME dalam waktu dekat.





INFARSTRUKTUR TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUAN WILAYAH KEPULAUAN

5 02 2009

Meningkatnya kinerja investasi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi serta diharapkan dapat mengatasi masalah penggangguran dan kemiskinan sampai saat ini masih belum juga terwujud. Menurut beberapa ekonom, lemahnya kinerja investasi disebabkan oleh dua hal yaitu iklim investasi dan infrastruktur yang belum mendukung dan cenderung buruk. Dalam tulisan ini akan difokuskan mengenai rendahnya infrastruktur transportasi dalam kaitannya Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, mengingat Indonesia adalah negara yang 70% wilayahnya berupa laut dan terdiri atas 18.000 pulau .

Oleh karena itu transportasi merupakan masalah yang penting, karena transportasi merupakan gerbang keterisolasian atas wilayah-wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Bahkan selama ini pemerintah daerah yang wilayahnya berupa kepulaunan banyak mengeluhkan kurangnya sarana transportasi baik transportasi laut maupun udara. Padahal wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, seperti misalnya Propinsi Kepulaan Riau, Maluku Utara dan beberapa propinsi lainya memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Namun karena kurangnya sarana transportasi maka potensi yang ada tersebut belum optimal di kembangkan. Sebagai contoh Maluku Utara memiliki luas potensi budidaya rumput laut 35.000 ha yang jika dikembangkan akan menghasilkan sekitar 560.000 ton/th rumput laut kering dengan nilai ekonomi sekitar US$ 280 juta, nilai ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada sarana pengangkutan untuk ekspor maupun distribusi ke wilayah yang memiliki industri pengolahan rumput laut.

Oleh karena itu sarana transportasi merupakan sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi. Jika di wilayah tersebut dibangun sarana transportasi maka investor tidak akan segan-segan menamankan modalnya untuk pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Utara atau wilayah lain yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dengan demikian tujuan pembangunan transportasi (terutama transportasi laut) antar pulau-pulau bagi bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan perhubungan laut sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta sebagai penyedia lapangan kerja dan penghasil devisa negara.

Pengadaaan infrastruktur transortasi memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam hal ini perhubungan laut berperan dalam memperlancar perpindahan barang dan jasa dari satu pulau ke pulau yang lain, mempercepat transaksi perdagangan dan proses ekspor dan impor dari suatu wilayah, baik dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data yang ada, hampir 80 % lebih proses perpindahan barang dan jasa antar pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Berdasarkan hal tersebut dapat kita bayangkan bahwa sektor kegiatan perhubungan laut merupakan salah satu penunjang utama dalam pergerakan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan suatu kawasan.

Sektor transportasi sangat berpengaruh dalam mempercepat pergerakan ekonomi di suatu wilayah, oleh karena itu perlu segera dibangun infrastruktur transportasi terutama dalam penyelenggaraan perhubungan laut sehingga akan terselenggara jaringan transportasi yang profesional dalam melayani jasa transportasi di laut.

Begitu pentingnya peran trasportasi, sehingga dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila jasa transportasi antar pulau tidak berjalan atau berhenti, berapa banyak kerugian materil maupun non-materil yang akan diderita baik oleh perorangan, swasta, pengusaha, BUMN maupun lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, perlu disiapkan segera infrastruktur transportasi sehingga pendayagunaan potensi ekonomi di wilayah kepulauan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan untuk membangun infrastruktur transportasi dan salah satunya adalah dengan kerjasama saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta, hal ini dilakukan dalam mengatasi masalah minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Langkah pembangunan infrastruktur perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Dengan demikian akan segera terwujud infrastruktur transportasi yang memadai sehingga perekonomian di wilayah kepulauan dapat segera berkembang sehingga masalah penggangguran dan kemiskinan dapat segera teratasi.





STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI

2 02 2009

Telah kita ketahui bahwa potensi wisata bahari kita sangat beragam dan nilai keindahaanya tiada bandingannya di dunia. Seperti di Kep. Padaido di Papua yang memiliki taman laut yang indah, keindahnya bahkan menepati peringkat tertinggi di dunia dengan skor 35. Dan telah mengalahkan taman laut Great Barrier Reef [skor 28] di Queensland, Australia. Lebih dari itu selain jenis wisata alam (Eco Tourism) seperti taman laut kep. Padaido kita juga masih memiliki banyak jenis wisata bahari lainya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara yaitu di antaranya: Wisata Bisnis (Business Tourism), Wisata Pantai (Seaside Tourism), Wisata Budaya (Cultural Tourism), wisata pemancingan (fishing tourism), Wisata Pesiar (Cruise Tourism), Wisata Olahraga (Sport Tourism), dan masih banyak jenis wisata bahari lainya.

Namun potensi yang di miliki tersebut saat ini belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu agar pariwisata bahari benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (an economically sustainable area/ecosytem), maka pariwisata bahari harus di bangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang.

Strategi pertama, dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus mengubah dari pendekatan dari sistem birokrasi yang berbelit menjadi sistem pendekatan entrepreurial. Dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus meyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari. Kebijakan tersebut antara lain, menciptkan kawasan ekonomi khusus di kawasan yang sedang mengembangkan pariwisata bahari, misalnya memberikan kebijakan bebas visa pada wisatawan yang akan berkunjung dll.

Kedua, melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infarstruktur pendukungnya, dan kemampuanya dalam menopang perekonomian. Dengan demikian dapat ditentukan parawisata bahari mana yang harus segera dibangun dan mana yang hanya perlu direvitalisasi. Selain itu kita juga perlu memetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari baik lingkungan internal maupun ekternal. Lingkungan internalnya yang perlu dipetakan adalah sejauh mana kekuatan dan kelemahan (strength and weakness) pariwisata bahari tersebut. Sedangkan Lingkungan eksternal yang perlu dipetakan adalah sosial-budaya, politik/kebijakan, ekonomi-pasar, dan kemampuan teknologi. Selain itu juga perlu di ketahui sejauh mana negara-negara lain melangkah dalam pengembangan pariwisata bahari, sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mengembangkan pariwisata bahari.

Ketiga, Menyusun rencana investasi dan pembangunan atas berbagai informasi yang telah kita dapatkan dari pemetaan diatas. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini adalah, bahwa kita tidak hanya akan membangun sebuah pariwisata bahari saja Namun juga perlu di perhatikan faktor pendukungnya seperti akses transportasi, telekomunikasi dll. Dengan demikian rencana pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tetap sasaran.

Keempat, menciptakan kualitas SDM yang tangguh di bidang paraiwisata bahari, baik skill-nya, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, budaya kerja dan tingkat pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategis dan konsep yang akan dilaksanakannya. Karena di masa mendatang keunggulan SDM dalam berinovasi akan sangat penting setara dengan pentingnya SDA dan permodalan. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi.

Kelima, melakukan strategi pemasaran yang baik, seperti yang dilakukan negara tetangga kita Thailand yang memasarkan objek wisatannya di televisi-televisi internasional dan berbagai media seperti internet, majalah dan pameran-pameran pariwisata di tingkat internasional. Bahkan mereka menghabiskan dana sekitar US$ 1 miliyar untuk mempromosikan wisata mereka di beberapa jaringan televisi internasional. Bahkan saking kreatifnya, beberapa negara melakukan segmentasi pasar wisatawan, ini seperti yang dilakukan Hong Kong dan Thailand untuk memudahkan merencanakan pengembangan pariwisatanya dengan tidak menyamaratakan pasar wisatawannya.

Kelima strategi ini kirannya dapat membantu bangsa ini dalam rangka memaksimalkan peran pariwisata bahari. Namun tetap saja, strategi-strategi ini tidak akan berarti jika pemerintah, investor/swasta, perbankkan, dan masyarakat tidak bersatu-padu dalam membangun pariwisata bahari untuk kemakmuran rakyat.
Terbit di Tabloid Maritim





WOC and RI’s sustainable ocean development

13 05 2009

Rokhmin Dahuri , JAKARTA POST | Mon, 05/11/2009 2:54 PM | World Ocean Conference

Perhaps there is no country in the world that might have a greater need than Indonesia to be concerned about its ocean space and resources. After centuries of being at the epicenter of international trade and commerce due to its geo-strategic location on the the Asia Pacific Rim, Indonesia, which forms the world’s largest archipelago (more than 17,500 islands) and possesses the greatest marine biodiversity of any region of the world, should be recognized as one of the most significant maritime nations.

Indeed, prior to the colonial era, Indonesia was one of the strongest maritime powers in the Asia-Pacific region. Moreover, at times when the Law of the Sea was negotiated, Indonesia was respected as one of the most outstanding leaders, especially in ensuring the archipelagic concept (the 1957 Djoeanda Declaration) was incorporated into the 1982 UNCLOS.

However, from the beginning of colonialism until the fall of the New Order government (1998), Indonesia has turned its back on the oceans and has not dealt effectively with coastal and ocean development as a sustainable source of its competitiveness, prosperity and sovereignty. For more than three and a half centuries, most Indonesians had perceived the oceans as “a marginal land” with insignificant economic potential and no strategic value for the nation.

Such a misleading perception was obviously reflected in the allocation of government funds, credit loans, human resources, science and technology, infrastructure and other management input into coastal and ocean development sectors that have been much smaller than those for land-based development sectors.

It is no coincidence the pattern of coastal and ocean resource development in the past was characterized by low technological content, inefficient and highly extractive, with no regard for environmental and resource sustainability. As a corollary, the physical destruction of vital coastal ecosystems (coral reefs, sea-grass beds, mangroves, estuaries and beaches), pollution, overfishing, biodiversity loss and other environmental stresses in some coastal areas (such as parts of the Malacca Strait, Jakarta Bay, the south coast of South Sulawesi, Buyat Bay and Aijkwa estuary in Papua) has reached a level that threatens their sustainable capacity in supporting further economic development.

Indonesian seas actually have tremendous economic, socio-cultural, and ecological functions, which are invaluable not only to Indonesia but also to the rest of the world. Indonesia is blessed with abundant and diverse coastal and ocean resources ranging from non-renewable resources such as oil and gas, iron ores, tin, bauxite, gold, copper and other minerals, and renewable resources including fish, marine organisms, mangroves, coral reefs and seaweed. Moreover, Indonesia’s coastal and ocean ecosystems have many other roles and functions in people’s daily lives and the economic development of the nation including tourism, sea transportation and communication, ports and harbors, maritime industries and services, cooling water for industries, waste assimilation and conservation.

In 2007 the contribution of coastal and ocean development sectors to the Indonesian economy was estimated at $100 billion (one-quarter of GDP), which is much lower than the total potential estimates of US$800 billion annually. Those coastal and ocean sectors represent a significant source of economic and social welfare, supporting directly or indirectly 60 percent of the Indonesian population who currently live in the coastal zone. Preliminary estimates indicate these activities provide employment opportunities for about 16 million people. Thus, if we could boost coastal and ocean development to up to 50 percent of the national GDP, then new employment opportunities for about 15 million people would be created.

Meanwhile, Indonesian seas and oceans determine the dynamic of world’s climate including El-Nino, La-Nina, and global warming. Although scientifically still debatable, Indonesian seas and oceans as the center of global marine biodiversity (Coral Triangle) are strongly believed to have a greater sink function of greenhouse gases, particularly CO2.

Indonesia is also uniquely located as the only country on Earth where an exchange of marine life between the Pacific and Indian oceans occurs. Cetacean (whale and dolphin) movements between the tropical Pacific and Indian oceans take place through the passages between the Lesser Sunda Islands, which span over 900 kilometers between the Sunda and Sahul shelves. Skipjacks, tuna and other large pelagic fishes also use the Indonesian marine waters as their spawning grounds, nursery grounds, feeding grounds, and migratory routes from the Pacific Ocean to the Indian Ocean, and vice versa.

The challenge for Indonesia is therefore how to develop coastal and ocean resources on an optimal and sustainable basis for the utmost benefit of the Indonesian people and the world by proportionally achieving economic growth, social equity, ecological sustainability while also managing the impacts of global warming.

As far as marine conservation is concerned, Indonesia has been in the lead by establishing more than 8 million hectares of its territorial waters as MPA (marine protected areas) from 1977 to 2007. Since 2002 it has been planned the MPA will be enlarged to 10 million hectares by the end of 2010, making it the largest of its kind in the world.

If through the WOC, world leaders are fully committed to conserving the “Coral Triangle Ecosystem”, the function of Indonesian seas as carbon sinks and the center of global marine biodiversity and gene pools will be strengthened. In return, world nations, especially industrialized countries and neighboring countries, should help Indonesia overcome chronic problems of high unemployment and poverty rates through the transfer of sustainable ocean technology, capacity building, productive investment, combating illegal fishing and trans-boundary environmental destructions, and free and fair international trade.

The writer is professor of coastal and marine resource management at the Bogor Institute of Agriculture.





Majalah Biografi Politik

2 03 2009







Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.