Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari

26 08 2009

Kompas – Sabtu, 11 Juni 2005

LAUT. Tiga perempat wilayah negeri ini, atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, adalah laut. Tidak berlebihan bila menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu andalan penggerak perekonomiannya. Meski terlambat, telah ada kesadaran bahwa menyia-nyiakan potensi kelautan dan perikanan adalah sebuah kebodohan dan kerugian besar.

KEMBALINYA kesadaran bahwa negeri ini negeri bahari mulai muncul saat kepemimpinan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dimulai dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Terbukti, bila sektor ini diberi perhatian selayaknya, dirancang dengan baik, dikelola sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, akan memberi manfaat dan dapat diandalkan (lihat tabel).

Perkembangan dalam empat tahun terakhir tersebut belum kondisi optimal yang bisa dicapai sektor ini. Masih sangat besar potensi dan sumbangan yang dapat diberikan kelautan dan perikanan. Perikanan tangkap di laut, misalnya, potensi lestari 6,4 juta ton per tahun, tahun 2003 total tangkapan baru 4,4 juta ton per tahun, berarti masih ada 1,02 juta ton-2,3 juta ton per tahun yang masih belum dimanfaatkan. Sementara di air tawar, tingkat pemanfaatannya baru 400.000 ton per tahun (44 persen) dari potensi produksi lestari 900.000 ton per tahun.

Begitu pula di perikanan budidaya, masih terbuka luas peluang “menggali” manfaat. Di perairan payau, misalnya, realisasi produksi hingga tahun 2003 baru 344.759 hektar, sementara luas potensialnya 913.000 hektar, masih ada peluang pengembangan 568.241 hektar.

Guru Besar Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan, jika 500.000 hektare digarap untuk usaha tambak udang, dengan produktivitas rata-rata 2 ton/tahun/hektar, produksi nasional akan mencapai 1 juta ton per tahun. “Kalau nilai ekspor udang delapan dollar AS per kilogram, per tahun kita bisa mendapat devisa 8 miliar dollar AS dari udang saja,” tuturnya.

Belum lagi budidaya laut (mariculture). Luas potensial untuk budidaya 24 juta hektar, dengan potensial produksi 46,7 juta ton per tahun, sementara realisasi produksi baru 0,7 juta ton. Artinya, masih ada peluang sekitar 46 juta ton yang belum dilirik. Begitu pula untuk pengembangan komoditas lain. Menurut Rokhmin, ada 10 komoditas unggulan perikanan yang sangat potensial buat Indonesia, yaitu udang, kerapu, kakap, kepiting dan rajungan, rumput laut, kerang mutiara, bandeng, nila, patin, dan jambal daging putih.

Potensi dan peluang masih luas terbentang, namun hanya akan tetap jadi peluang dan potensi bila tidak ada keinginan kuat, kesungguhan, dan kerja keras terus-menerus mewujudkannya menjadi kenyataan serta mengurai satu per satu persoalan yang menghadang.

Keinginan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan melakukan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan (RPPK), hari ini, Sabtu (11/6), di kompleks Waduk Djuanda di Purwakarta, Jawa Barat, harus dimulai dengan kesungguhan menyelesaikan persoalan yang membelit pengembangan sektor ini.

“Harus ada tujuan jelas dari revitalisasi. Pertama, selesaikan permasalahan yang merupakan carry over dari masa lalu. Dan, kedua, gunakan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan agar bisa menyumbang perbaikan kondisi negeri ini,” tutur Rokhmin yang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan di sektor kelautan dan perikanan adalah kemiskinan nelayan sebagai pelaku utamanya-65 persen nelayan hidup miskin-begitu pula pembudidaya perikanan tradisional. Terjadi overfishing (tangkap lebih) di beberapa wilayah, kerusakan lingkungan, illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal) terutama oleh kapal asing yang menyebabkan kerugian negara 4 miliar dollar AS per tahun serta kurangnya penanganan dan pengolahan hasil perikanan.

Optimalisasi

Di bidang perikanan tangkap yang diperlukan adalah optimalisasi dengan menata intensitas penangkapan serta menetapkan secara tepat jumlah kapal yang beroperasi agar terjadi keseimbangan sesuai potensi yang ada.

Di sebagian Selat Malaka, pantai utara Jawa, Selat Bali, dan pantai selatan Sulawesi Selatan terjadi overfishing. Untuk itu, harus dilakukan modernisasi armada nelayan tradisional di daerah yang overfishing, dengan memberi pinjaman modal untuk penyediaan kapal ikan bertonase 30 GT berikut alat tangkap yang tepat guna, pelatihan teknis, dan pendampingan manajemen agar nelayan dapat menangkap ikan di perairan yang potensinya masih besar, seperti di kawasan timur Indonesia, Laut Cina Selatan, Zona Ekonomi Eksklusif Internasional (ZEEI) Samudra Pasifik, dan ZEEI Samudra Hindia.

Memberi kesempatan pulihnya stok ikan di daerah overfishing, sekaligus memanfaatkan sumber daya ikan di daerah underfishing yang selama ini dimanfaatkan nelayan asing.

Seiring dengan itu, dilakukan relokasi nelayan dari daerah overfishing ke wilayah underfishing. Peran pemerintah memfasilitasi agar proses ini berjalan partisipatif, nelayan yang pindah dengan masyarakat yang akan menerimanya dapat saling menyayangi dan bukan karena paksaan.

Selain itu, pembangunan permukimannya harus dilengkapi pelabuhan perikanan, sekaligus jadi kawasan terpadu untuk kegiatan ekonomi. Ada prasarana jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas sosial dan umum. Dengan demikian, pemindahan bukan memindahkan kemiskinan, tetapi menciptakan kemakmuran.

“Dan, nelayan yang hijrah harus memiliki keterampilan memadai, produktif, beretos kerja tinggi,” ujar Rokhmin yang saat menjadi menteri telah memindahkan 500 kepala keluarga nelayan dari pantura ke Majene dan Takalar. Idealnya, pantura hanya menanggung 2 juta keluarga nelayan, saat ini ada sekitar 3,9 juta keluarga nelayan yang menggantungkan nafkahnya di Pantura.

Merevitalisasi kelautan dan perikanan tidak berarti tanpa revitalisasi pelabuhan perikanan, dan membangun pelabuhan baru, yang juga menjadi kawasan industri terpadu.

Pelabuhan perikanan itu diperlukan di Bitung untuk peningkatan produksi tuna dan cakalang, Ambon sebagai sentra shasimi tuna, Muara Baru di pantura, Meneng di Banyuwangi, Labuan Bajo (NTT), Biak, Pontianak, Natuna, dan Sabang.

Pentingnya infrastruktur perikanan disadari oleh negara seperti Jepang, yang dengan garis pantai 34.000 kilometer memiliki 3.000 pelabuhan, atau satu pelabuhan per 11 kilometer panjang pantai. Thailand dengan garis pantai 2.600 kilometer punya 52 pelabuhan, atau satu banding 50 kilometer panjang pantai. Indonesia dengan 81.000 kilometer garis pantai hanya punya 694 buah pelabuhan perikanan, artinya satu pelabuhan untuk 115 kilometer panjang pantai.

Di sisi lain, ada kendala yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal, dan investasi yang tidak berpihak pada sektor riil, khususnya kelautan dan perikanan, serta masalah keamanan. Kebijakan yang tidak berpihak tersebut antara lain suku bunga untuk pendanaan sektor kelautan dan perikanan. Di Jepang, untuk pendanaan sektor kelautan dan perikanan, suku bunga kredit tidak lebih dari tiga persen per tahun, begitu pula di Australia dan Thailand yang hanya 3-9 persen.

Selama rezim Orde Baru, hanya 0,02 persen kredit perbankan untuk kredit perikanan. Sementara nilai investasi domestik untuk sektor ini hanya 1,37 persen dan investasi asing hanya 0,31 persen dalam 32 tahun (1967-1999).

Belum lagi tantangan global yang kini harus dihadapi seiring liberalisasi perdagangan dunia, ketatnya persaingan produk perikanan di masa datang yang menuntut ketersediaan produk secara teratur dan sinambung, kualitas yang baik dan seragam, serta tersedia secara massal, dan memenuhi standar kelestarian lingkungan.

Ini sebuah kerja besar. Bukan mustahil untuk diwujudkan, sepanjang ada kesungguhan dan tidak berhenti hanya pada jargon. (Elly Rosita)





WOC and RI’s sustainable ocean development

13 05 2009

Rokhmin Dahuri , JAKARTA POST | Mon, 05/11/2009 2:54 PM | World Ocean Conference

Perhaps there is no country in the world that might have a greater need than Indonesia to be concerned about its ocean space and resources. After centuries of being at the epicenter of international trade and commerce due to its geo-strategic location on the the Asia Pacific Rim, Indonesia, which forms the world’s largest archipelago (more than 17,500 islands) and possesses the greatest marine biodiversity of any region of the world, should be recognized as one of the most significant maritime nations.

Indeed, prior to the colonial era, Indonesia was one of the strongest maritime powers in the Asia-Pacific region. Moreover, at times when the Law of the Sea was negotiated, Indonesia was respected as one of the most outstanding leaders, especially in ensuring the archipelagic concept (the 1957 Djoeanda Declaration) was incorporated into the 1982 UNCLOS.

However, from the beginning of colonialism until the fall of the New Order government (1998), Indonesia has turned its back on the oceans and has not dealt effectively with coastal and ocean development as a sustainable source of its competitiveness, prosperity and sovereignty. For more than three and a half centuries, most Indonesians had perceived the oceans as “a marginal land” with insignificant economic potential and no strategic value for the nation.

Such a misleading perception was obviously reflected in the allocation of government funds, credit loans, human resources, science and technology, infrastructure and other management input into coastal and ocean development sectors that have been much smaller than those for land-based development sectors.

It is no coincidence the pattern of coastal and ocean resource development in the past was characterized by low technological content, inefficient and highly extractive, with no regard for environmental and resource sustainability. As a corollary, the physical destruction of vital coastal ecosystems (coral reefs, sea-grass beds, mangroves, estuaries and beaches), pollution, overfishing, biodiversity loss and other environmental stresses in some coastal areas (such as parts of the Malacca Strait, Jakarta Bay, the south coast of South Sulawesi, Buyat Bay and Aijkwa estuary in Papua) has reached a level that threatens their sustainable capacity in supporting further economic development.

Indonesian seas actually have tremendous economic, socio-cultural, and ecological functions, which are invaluable not only to Indonesia but also to the rest of the world. Indonesia is blessed with abundant and diverse coastal and ocean resources ranging from non-renewable resources such as oil and gas, iron ores, tin, bauxite, gold, copper and other minerals, and renewable resources including fish, marine organisms, mangroves, coral reefs and seaweed. Moreover, Indonesia’s coastal and ocean ecosystems have many other roles and functions in people’s daily lives and the economic development of the nation including tourism, sea transportation and communication, ports and harbors, maritime industries and services, cooling water for industries, waste assimilation and conservation.

In 2007 the contribution of coastal and ocean development sectors to the Indonesian economy was estimated at $100 billion (one-quarter of GDP), which is much lower than the total potential estimates of US$800 billion annually. Those coastal and ocean sectors represent a significant source of economic and social welfare, supporting directly or indirectly 60 percent of the Indonesian population who currently live in the coastal zone. Preliminary estimates indicate these activities provide employment opportunities for about 16 million people. Thus, if we could boost coastal and ocean development to up to 50 percent of the national GDP, then new employment opportunities for about 15 million people would be created.

Meanwhile, Indonesian seas and oceans determine the dynamic of world’s climate including El-Nino, La-Nina, and global warming. Although scientifically still debatable, Indonesian seas and oceans as the center of global marine biodiversity (Coral Triangle) are strongly believed to have a greater sink function of greenhouse gases, particularly CO2.

Indonesia is also uniquely located as the only country on Earth where an exchange of marine life between the Pacific and Indian oceans occurs. Cetacean (whale and dolphin) movements between the tropical Pacific and Indian oceans take place through the passages between the Lesser Sunda Islands, which span over 900 kilometers between the Sunda and Sahul shelves. Skipjacks, tuna and other large pelagic fishes also use the Indonesian marine waters as their spawning grounds, nursery grounds, feeding grounds, and migratory routes from the Pacific Ocean to the Indian Ocean, and vice versa.

The challenge for Indonesia is therefore how to develop coastal and ocean resources on an optimal and sustainable basis for the utmost benefit of the Indonesian people and the world by proportionally achieving economic growth, social equity, ecological sustainability while also managing the impacts of global warming.

As far as marine conservation is concerned, Indonesia has been in the lead by establishing more than 8 million hectares of its territorial waters as MPA (marine protected areas) from 1977 to 2007. Since 2002 it has been planned the MPA will be enlarged to 10 million hectares by the end of 2010, making it the largest of its kind in the world.

If through the WOC, world leaders are fully committed to conserving the “Coral Triangle Ecosystem”, the function of Indonesian seas as carbon sinks and the center of global marine biodiversity and gene pools will be strengthened. In return, world nations, especially industrialized countries and neighboring countries, should help Indonesia overcome chronic problems of high unemployment and poverty rates through the transfer of sustainable ocean technology, capacity building, productive investment, combating illegal fishing and trans-boundary environmental destructions, and free and fair international trade.

The writer is professor of coastal and marine resource management at the Bogor Institute of Agriculture.





Kapitalisme, Daya Dukung Bumi, dan Krisis Global

17 03 2009

Krisis ekonomi global yang bermula dari skandal kredit macet sektor properti dan krisis keuangan di AS, sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Sebaliknya, hampir semua negara di dunia kini kecipratan getahnya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi, meroketnya angka pengangguran dan kemiskinan. Indonesia sendiri mulai terimbas krisis ekonomi global sejak Oktober 2008, terutama melalui penurunan nilai ekspor, investasi, dan nilai tukar rupiah.

Sayangnya, terapi yang dilakukan oleh AS dan dunia pada umumnya sejauh ini baru menyentuh gejala dari krisis ekonomi, belum mengobati penyebab penyakit yang sebenarnya. Paket terapi itu mencakup bailout bagi korporasi yang bangkrut, stimulus fiskal dan moneter, regulasi sektor keuangan yang lebih ketat, dan penguatan pasar domestik. Sejatinya, paket terapi untuk mengobati resesi ekonomi global sekarang serupa dengan apa yang dilakukan dalam mengatasi the Great Depression 1930. Memang intervensi pemerintah model Keynes kala itu berhasil meredam Depresi Besar 1930. Namun, sejak 1960 masyarakat dunia tak pernah bisa tidur lelap akibat krisis ekonomi yang terus berulang, seperti yang terjadi pada 1970, 1980, 1990, 1998 – 2001 (Davies and Davies, 2002).

Akar masalah

Dengan demikian, krisis ekonomi global sejatinya berakar pada cacat bawaan dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, bukan karena kesalahan implementasi semata. Dalam dekade terakhir, kesadaran global tentang kelemahan sistem ekonomi konvensional itu sebenarnya mulai tumbuh. Contohnya, Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy berpendapat bahwa “capitalism based on financial speculation as an immoral system that has perverted the logic of capitalism. He argued that capitalism needs to find new moral values and to accept a stronger role for governments”.

Sedikitnya ada tiga kelemahan paradigmatik yang membuat ekonomi kapitalis (neoliberal) identik dengan krisis. Pertama adalah tujuan ekonomi kapitalis yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk memuaskan keinginan (nafsu) manusia berupa kebutuhan sekunder. Lain halnya dengan kebutuhan dasar, keinginan manusia yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai spiritual, sifatnya menjadi tak terbatas. Sementara itu, kapasitas bumi dan teknologi dalam menyediakan sejumlah alat pemuas kebutuhan dan nafsu manusia berupa SDA (Sumber Daya Alam) beserta segenap produk turunannya berbeda di setiap negara dan ada batasnya. Di sinilah ekonomi kapitalis terkena batu sandungan pertama, karena memandang kelangkaan alat pemuas kebutuhan dan nafsu manusia sebagai masalah pokok ekonomi. Padahal, masalah sebenarnya terletak pada distribusi alat pemuas tersebut diantara umat manusia yang selama ini jauh dari keadilan. Kekayaan juga dianggapnya sebagai milik mutlak manusia, bukan titipan Allah pencipta dan pemilik mutlak alam semesta. Sehingga, dalam praktek keseharian, perilaku ekonomi kapitalis hanya mengejar keuntungan semaksimal mungkin, tanpa mengindahkan halal atau haram. Para kapitalis hanya mengutamakan kepentingan diri dan kelompok nya dengan mengalahkan yang lain, survival of the fittest.

Kedua, kehidupan kapitalisme modern digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan (sektor maya), bukan sektor riil. Keuntungan ekonomi diperoleh bukan dari aktivitas investasi dan usaha produktif dengan menghasilkan berbagai barang dan jasa, tetapi melalui investasi spekulatif di sektor finansial seperti valas, saham, obligasi, dan produk derivatives. Sejak bergeloranya globalisasi di awal 1990-an, sektor moneter melesat secara fenomenal meninggalkan sektor riil. Pada 2007, transaksi sektor maya mencapai 95% dari total perdagangan dunia. Sedangkan, transaksi di sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa kurang dari 5%. Volume transaksi maya yang terjadi di pasar uang dunia mencapai US$ 1,5 triliun/hari, sementara perdagangan barang dan komoditas hanya sebesar US$ 6 triliun/tahun (IMF and World Bank, 2008). Fenomena decoupling (terputusnya dinamika sektor moneter dari sektor riil) itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi di pasar modal, valas, dan produk derivatives, sehingga mengakibatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, bagaikan balon, a bubble economy. Suatu ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, tetapi tak diimbangi oleh geliat produktivitas sektor riil. Dengan kata lain, sistem ekonomi kapitalis itu secara lahiriah tampak besar, tapi di dalamnya hanya berisi udara. Contohnya menjelang Krisis Moneter Asia 1998, dana yang beredar di transaksi maya sekitar US$ 700 triliun/tahun, sedangkan arus perdagangan barang dan komoditas dunia hanya US$ 7 triliun/tahun.

Keterputusan antara sektor moneter dan sektor riil itulah yang membuat ekonomi dunia selalu dihantui oleh krisis. Pasalnya, para pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk investasi di sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang dan transaksi maya lainnya guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ulah spekulatif ini setiap saat dapat mengguncang ekonomi negara, terutama negara yang fundamental ekonominya lemah atau kondisi politiknya labil. Spekulasi tersebut menyebabkan jumlah uang yang beredar jauh lebih besar ketimbang jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor riil suatu negara, sehingga terjadilah inflasi. Oleh karena itu, globalisasi pasar keuangan hanya membuat para pemilik modal (pialang keuangan) semakin kaya, tanpa bekerja (Hahnel. 2000).

Dalam buaian ekonomi berbasis sektor maya inilah, kapitalisme tak mungkin lepas dari praktik bunga (riba). Padahal perbedaan tingkat suku bunga yang besar antar negara itulah yang membuat para pialang keuangan dengan seenaknya mengeruk keuntungan melalui investasi uang panas. Dan, aliran uang panas dari satu negara ke negara lain dalam jumlah yang luar biasa besarnya dan berlangsung sangat cepat, selama ini menjadi biang kerok terjadinya kepanikan finansial yang acap kali berujung pada krisis ekonomi. Lebih dari itu, pemberlakuan sistem bunga juga: (1) memaksa pertumbuhan ekonomi tinggi secara kontinu, kendati kondisi ekonomi riil telah mencapai titik jenuh; (2) mendorong persaingan antar pelaku ekonomi secara sengit dan tak sehat; dan (3) membuat kekayaan terkonsentrasi pada segelintir minoritas dengan memajaki kaum mayoritas (Meera, 2004). Bagi negara berkembang yang fundamental ekonominya belum begitu kuat, seperti Indonesia, praktik riba ini juga bisa menjerumuskannya ke jurang keterpurukan dan kemiskinan permanen di bawah hegemoni pihak asing.

Ketiga yang menjadi kerapuhan kapitalisme adalah ekonomi berbasis uang kertas (fiat money) yang memiliki kelemahan fundamental yakni selalu terkena inflasi permanen. Karena, nilai uang sekarang lebih rendah dibandingkan dengan nilainya pada waktu yang akan datang. Artinya, uang kertas mengalami depresiasi akibat inflasi permanen. Lebih dari itu, uang kertas juga jauh dari nilai keadilan, lantaran nilai intrinsiknya jauh lebih kecil ketimbang nilai nominalnya.

Krisis lingkungan

Falsafah kapitalisme yang menafikan eksistensi Tuhan dan kehidupan akhirat membuat gaya hidup dan perilaku ekonomi kapitalis sangat konsumtif dan hedonis. Untuk mendukung pola kehidupan semacam ini diperlukan produksi pangan, sandang, obat-obatan, bahan tambang, mineral, dan barang serta jasa lainnya dalam jumlah besar dan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Keseluruhan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan nafsu manusia ini baik langsung maupun tidak langsung telah memacu laju pemanfaatan SDA dan kerusakan lingkungan. Seiiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan membaiknya standar kehidupan manusia, intensitas pengurasan SDA dan kerusakan lingkungan pun semakin meningkat.

Secara global, total laju pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lingkungan sebenarnya pertama kali melebihi daya dukung lingkungan bumi terjadi pada tahun 1980. Kemudian, pada tahun 1999 daya dukung bumi tersebut terlampui sebesar 20% (U.S. National Academy of Sciences, 2002). Wajar kalau dari tahun ke tahun kerusakan lingkungan dan SDA seperti penggundulan hutan, overfishing, krisis energi, krisis pangan, pencemaran, dan lainnya semakin dahsyat. Sistem atmosfir pun tidak mampu lagi menetralisir gas rumah kaca yang dihasilkan oleh segenap aktivitas manusia. Akibatnya, pemanasan global dengan sejumlah dampak negatipnya (anomali iklim, peningkatan suhu bumi, peningkatan permukaan laut, peledakan wabah penyakit, dan lainnya) telah mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, dan bahkan kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.

Selanjutnya, di negara yang daya dukung lingkungannya telah terlampaui, biaya hidup dan ongkos untuk memproduksi barang dan jasa menjadi lebih mahal. Pasalnya, untuk memenuhi keperluan tersebut, bahan baku (raw materials) nya harus diimpor dari negara lain. Di samping itu, limbah sebagai hasil samping aktivitas pembangunannya tak bisa lagi dibuang di dalam negeri, sehingga harus diekspor ke negara lain, yang membutuhkan biaya lumayan besar. Kondisi semacam inilah yang sejak akhir 1980-an tengah berlangsung di negara-negara industri maju. Contohnya, sejak dekade terakhir AS, Uni Eropa, dan Jepang harus mengimpor 60% sampai 75% total kebutuhan bahan baku untuk menggerakkan industri domestiknya. Akibatnya, guna mempertahankan gaya hidup yang konsumtif, hedonis, dan hegemonik, masyarakat kapitalis di negara-negara maju lebih mengembangkan sektor maya yang sarat spekulasi dan penipuan ketimbang sektor riil.

Solusi baru

Oleh sebab itu, kini saatnya kita mengembangkan sebuah sistem ekonomi baru berbasis sektor riil yang mampu menyediakan kebutuhan dasar dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia secara adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sektor riil yang dimaksud mencakup:(1) sektor primer (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, dan pariwisata); (2) sektor sekunder (industri pengolahan, manufakturing, dan pengemasan); dan (3) sektor tersier (jasa transportasi, konstruksi, informasi dan komunikasi, pemasaran, keuangan, jasa boga, restoran, perhotelan, industri kreatif, jasa konsultan, dan lainnya). Sejak tahap perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi; ketiga sektor ekonomi itu mesti menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi: penataan ruang wilayah untuk kawasan lindung dan pembangunan; proteksi kawasan lindung; konservasi biodiversity; pemanfaatan sumberdaya hayati secara lestari; penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan manufakturing ramah lingkungan; pengembangan bioteknologi dan nannotechnology untuk peningkatan produksi pangan, minuman, farmasi, dan industri lainnya; pengembangan dan penggunaan energi terbarukan (seperi biofuel, energi surya, angin, panas bumi, energi arus pasang-surut, energi gelombang laut, dan Ocean Thermal Energy Conversion) untuk secara gradual mengganti energi fosil; pengendalian pencemaran lahan, perairan, dan udara (termasuk gas-gas rumah kaca penyebab global warming); dan modifikasi bentang alam (landscape) serta konstruksi prasarana dan sarana pembangunan harus sesuai dengan karakteristik dan dinamika alam.

Dengan kata lain, laju pemanfaatan SDA dan jasa-jasa lingkungan mesti dirancang agar tidak melebihi daya dukung bumi dan kapasitas teknologi ramah lingkungan untuk menyediakannya. Untuk dapat memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, setiap wilayah (negara) selain harus mengendalikan jumlah penduduk, juga mesti mengubah gaya hidup (life style) warganya yang selama ini konsumtif, rakus, dan serba materi menjadi lebih hemat SDA, senang berbagi kelebihan kepada sesama (care and share), dan meraih kebahagian melalui pencapaian materi (dunia) dan spiritual (akhirat) secara seimbang. Kalau ada negara yang sudah menerapkan kaidah ini, lalu masih tetap kekurangan SDA, komoditas, barang, dan jasa; maka disinilah letak peran sentral dari hubungan dan perdagangan antar negara (globalisasi). Jadi secara ekonomi, globalisasi mesti dimaknai sebagai upaya kolektif masyarakat dunia dalam mengembangkan perdagangan SDA, barang, komoditas dan jasa antar bangsa secara adil dan saling menguntungkan. Bukan transaksi pasar uang dan jenis transaksi maya lainnya, seperti yang terjadi selama ini.

Selanjutnya, jumlah uang yang dicetak oleh sektor moneter mesti seimbang dengan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh sektor riil suatu negara. Selain itu, sektor keuangan sesuai fungsi utamanya harus didorong untuk membiayai sektor riil, bukan sektor maya yang sarat manipulasi dan penipuan. Aset ekonomi produktif (modal, teknologi, infrastruktur, pasar, dan informasi) harus mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Andai pun kita masih mentolerir pasar saham, maka perdagangan saham harus berdasarkan pada underlying transaction (sektor riil) dari perusahaan emiten tersebut. Sistem perbankan konvensional berbasis bunga seyogyanya secara gradual kita ganti dengan sistem berbasis cost and profit sharing, berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Akhirnya, uang mestinya hanya boleh digunakan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Mari kita tinggalkan sistem uang kertas, dan kembali ke mata uang emas dan perak, atau setidaknya uang kertas yang ditopang oleh logam mulia, seperti sistem Bretton Woods.





Membangun Semangat Indonesia ‘Incorporated’

27 02 2009

Permasalahan krusial yang terus menggelayuti kehidupan bangsa Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan serta merosotnya daya saing ekonomi. Terlepas dari kontroversi tentang keabsahan data BPS, angka pengangguran terbuka dan kemiskinan sebesar 10,55 juta dan 37,17 juta orang per Maret 2007 masih terlalu tinggi untuk kita bisa bangkit menjadi bangsa maju dan makmur. Apalagi bila mengacu pada garis kemiskinan versi Bank Dunia (US$2/orang/hari), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 109 juta atau 49% dari jumlah total penduduk.

Orang yang menganggur dan miskin, tidak punya rumah, dan masa depan tidak jelas, sangat mudah marah dan gelap mata untuk melakukan beragam tindakan yang merugikan diri sendiri dan keluarganya serta orang lain. Seperti mencuri, merampok, demo anarkistis, dan berbagai kegiatan ilegal serta kriminal lainnya.

Padahal hanya melalui investasi dan usaha di sektor riillah pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dapat kita hadirkan. Lebih dari itu, keluarga miskin akan melahirkan keturunan yang pada umumnya kurang gizi, rendah tingkat pendidikan dan keterampilannya. Sehingga, dalam jangka panjang bakal melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Jika kondisi semacam ini tidak segera dibenahi, cita-cita kita untuk menjadi bangsa maju dan makmur dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2030 hanya mimpi belaka.

Mengemas kebijakan pembangunan

Secara garis besar, kemiskinan dapat disebabkan faktor alam (kemiskinan alamiah), budaya (kemiskinan kultural), dan struktural (kemiskinan struktural). Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah masalah struktural dan kultural. Karena Allah menciptakan alam semesta dengan segenap isinya tak lain untuk menjamin keberlangsungan hidup dan rezeki bagi setiap makhluk-Nya (QS Hud: 6 dan QS Ar-Rum: 40). Apalagi hidup di Nusantara yang alamnya subur makmur, bak zamrud di khatulistiwa, rasanya kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam adalah hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, faktor dominan yang menyebabkan kemiskinan di tanah air adalah bersifat kultural dan struktural.

Kemiskinan kultural disebabkan budaya (etos kerja) seseorang atau masyarakat yang bertolak belakang dengan etos pembangunan dan kemajuan. Seperti malas, boros, enggan mengadopsi inovasi teknologi, rendahnya jiwa wirausaha, kurang disiplin, tidak jujur, egois, dan budaya instan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah akibat kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang membuat masyarakat miskin tidak atau sedikit sekali memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif. Inilah akar masalah kemiskinan di Indonesia. Sayangnya, program pengentasan kemiskinan selama ini bersifat parsial, menggunakan pendekatan proyek, dan memberi ikan, bukan kail. Sementara itu problem kultural dan strukturalnya sama sekali belum tersentuh.

Oleh sebab itu, upaya memerangi pengangguran dan kemiskinan mesti dilakukan dengan membongkar problem struktural dan kultural yang selama ini menjerat kebanyakan rakyat kita hidup dalam kesengsaraan. Segenap kebijakan dan program juga harus dikemas dalam kerangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia yang maju, adil makmur, dan berdaulat pada 2030. Untuk itu, sedikitnya enam kebijakan terobosan berikut perlu segera kita implementasikan.

Pertama, mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memberikan manfaat luas bagi rakyat. Ini dapat ditempuh melalui penguatan dan pengembangan investasi sektor riil. Mengingat lebih dari 60% rakyat kita bekerja pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan kehutanan serta kebanyakan petani dan nelayan masih miskin; maka penguatan dan pengembangan investasi sektor riil mestinya difokuskan pada ketiga sektor ini.

Kedua, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus menunjang produktivitas dan efisiensi sektor riil. Sudah saatnya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah padat penduduk atau industri seperti Jawa, Bali, dan pantai timur Sumatra diserahkan kepada swasta. Sementara itu, dana APBN diprioritaskan untuk membangun wilayah-wilayah tertinggal di luar Jawa dan Bali, pulau-pulau kecil serta daerah perbatasan.

Kebijakan energi nasional harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan nasional untuk kehidupan rumah tangga, industri, transportasi, dan kegiatan pembangunan lainnya. Kalau ada sisa pasokan, itulah yang diekspor. Bahkan untuk gas alam, karena kalau diproses bisa menjadi puluhan produk hilir (pupuk, tekstil, polyethylen, dan produk petrokimia lainnya) yang bernilai tambah lebih tinggi, menyediakan banyak lapangan kerja, dan jauh lebih menguntungkan bangsa ketimbang diekspor mentah; maka sebaiknya ekspor gas alam menjadi pilihan terakhir.

Ketiga, untuk memanfaatkan akumulasi kelebihan likuiditas keuangan yang mencapai Rp300 triliun dalam bentuk SBI, setiap departemen yang terkait dengan kegiatan sektor riil meningkatkan kinerjanya dengan target dan program terukur. Selain itu, departemen tersebut hendaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama swasta dan masyarakat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sektor riil, sehingga bankable. Pada saat yang sama, pihak perbankan pun harus proaktif, menjemput bola, terjun ke lapang untuk membiayai investasi dan bisnis sektor riil yang telah dibina pemerintah dan pengusaha.

Keempat, kebijakan makroekonomi harus dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan. Mari kita tinggalkan ukuran keberhasilan ekonomi yang hanya mendasarkan pada inflasi rendah, nilai tukar rupiah, IHSG, dan rendahnya defisit anggaran yang acap kali tidak nyambung dengan tujuan utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, di era globalisasi, kebijakan makroekonomi harus pula menunjang terbentuknya ekonomi nasional yang berdaya saing, yang mampu memacu produktivitas dan efisiensi sektor ekonomi riil. Selanjutnya, sektor ekonomi ini dapat melahirkan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang tidak hanya mampu menangkis gempuran berbagai produk impor di pasar domestik, tetapi juga mampu memenangi persaingan di pasar internasional.

Kelima, perbaikan iklim investasi yang meliputi konsistensi kebijakan, penghapusan ekonomi biaya tinggi dan budaya KKN, kepastian hukum, keamanan berusaha, ketenagakerjaan, perpajakan, dan reformasi birokrasi.

Keenam, agar jangan menjadi ‘bangsa pemadam kebakaran’, selalu ketinggalan kereta kemajuan, dan pasar berbagai produk teknologi dan industri bangsa lain; sejak sekarang kita harus mengalokasikan SDM dan anggaran secara signifikan untuk membangun pusat-pusat sains dan teknologi dalam rangka menguasai dan menerapkan teknologi di semua bidang kehidupan, utamanya industri dan perekonomian. Kita pun sebaiknya bekerja sama dengan bangsa-bangsa maju untuk penelitian dan pengembangan sains dan teknologi mutakhir atau masa depan, terutama aplikasi bioteknologi, ICT, dan nanoteknologi dalam bidang pertanian dan pangan, farmasi dan kedokteran, elektronik, informasi dan komunikasi, dan kelautan.

Sekiranya seluruh komponen bangsa bersatu dalam semangat Indonesia incorporated, yakni berhenti saling bertikai dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian bersinergi dan menyumbangkan kemampuan terbaiknya untuk melaksanakan keenam agenda pembangunan di atas. Maka bukan hanya persoalan kekinian (pengangguran dan kemiskinan) yang dapat kita selesaikan, melainkan juga terwujudnya Indonesia yang maju, adil makmur, dan diridai Tuhan YME dalam waktu dekat.





Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

8 01 2009

Dengan kekayaan alam melimpah, jumlah penduduk 230 juta jiwa ( terbesar keempat di dunia), dan posisi geoekonomi sangat strategis, Indonesia yang telah lebih dari 63 tahun merdeka seharusnya sudah menjadi bangsa besar yang maju dan makmur. Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kita terbelakang, mulai dari karut-marutnya sistem politik dan hukum, lemahnya penguasaan IPTEK sampai etos kerja bangsa yang rendah. Dan, salah satu penyebab utamanya adalah karena sejak zaman kolonial hingga kini, paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi pada daratan (land-based development), sedangkan laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasi SDA secara ekstraktif, pembuangan limbah (“keranjang sampah”), dan berlangsungya berbagai kegiatan ilegal.
Padahal, Nusantara ini merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Sekitar tiga per empat wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta km2 yang mempersatukan lebih dari 17.500 pulau dengan 81.000 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada. Dalam wilayah pesisir dan lautan itu terdapat potensi berbagai SDA dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Perlu dicatat, bahwa sebelum penjajahan, kita pernah menjadi bangsa maritim yang besar, makmur dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dari abad-7 sampai abad-14 Sriwijaya, Majapahit, dan banyak kesultanan Islam (seperti Samudera Pasai, Jayakarta, Cirebon, Gowa, dan Ternate) merupakan kerajaan-kerajaan maritim terbesar di dunia yang menguasai wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Papua Nugini serta sebagian India dan China. Kerajaan-kerajaan maritim ini menerapkan konsep Sea Power, yakni paradigma pembangunan yang berfokus pada kekuatan laut. Kedigdayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit karena memiliki kekuatan laut mumpuni berupa kegiatan ekonomi produktif, armada perang handal, dan budaya bahari yang kuat.
Mengingat stok SDA di wilayah daratan juga semakin menipis, sementara kita masih harus memacu pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan yang kian meningkat, terutama akibat krisis ekonomi global, maka sekarang saatnya kita meningkatkan pendayagunaan SDA kelautan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan bagi kemajuan serta kemakmuran bangsa.
Berkah ekonomi kelautan
Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan: 1. perikanan tankap, 2.perikanan budidaya, 3. industri pengolahan hasil perikanan, 4. industri bioteknologi kelautan, 5. pertambangan dan energi, 6.pariwisata bahari, 7.kehutanan, 8.perhubungan laut, 9. sumberdaya pulau-pulau kecil, 10. industri dan jasa maritim, dan 11. SDA non-konvensional.
Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton. Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 45 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5 juta ton/tahun. Sementara itu, total produksi budidaya laut dan tambak baru sebesar 2,5 juta ton (5% potensi produksi) pada 2007. Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan sangat besar berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), bioenergi, bioremediasi, genetic egnineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai US$ 82 milyar setiap tahunnya.
Kendati belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Namun jika dibandingkan dengan Queensland, Australia dengan panjang garis pantai yang hanya 2100 km mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar US$ 2 miliar/tahun, maka sejatinya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangat besar.
Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi (Richardson, 2008).
Potensi ekonomi perhubungan laut diperkirakan sebesar US$15 miliar/tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar US$ 15 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia
Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal serta perikanan, dan teknologi komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA non-konvensional yang sangat besar. SDA non-konvesional adalah SDA yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan, tetapi karena belum ada tekonologinya atau secara ekonomi belum menguntungkan, sehingga belum bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah deep sea water industries, gas hidrat dan biogenik, bioenergi dari algae laut, energi gelombang, energi pasang surut, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), sumber-sumber mata air tawar di dasar laut (Becker and Carlin, 2004), energi listrik dari ion Na+ dan Cl- , energi nuklir, dan mineral laut.
Lautan merupakan gudang terbesar di planet bumi yang mengandung sekitar 50.000 triliun ton berbagai logam dan garam mineral, seperti emas, tembaga, perak, mangan, lithium, bromium, magnesium, chlor, yodium, fosfor, sulfur, borium, sodium khlorida, magnesium khlorida, magnesium sulfat, kalsium sulfat, dan potassium sulfat. Setiap mil kubik air laut mengandung 4 juta ton magnesium, emas senilai 93 juta dolar AS, dan perak senilai 8,5 juta dolar AS. Total volume air lautan dunia diperkirakan sebesar 1,4 juta km3 (Thurman and Trujillo, 2002), dan total volume air laut Indonesia sekitar 23.300 km3 (Dahuri, 2003). Di dalam lautan juga terdapat sekitar 10 triliun ton deuterium, sejenis isotop hidrogen yang mudah dipisahkan dari air laut dan merupakan bahan bakar utama bagi reaktor pembangkit energi sistem nuklir fusion, yang lebih aman ketimbang sistem nuklir fision. Dengan teknologi nuklir yang relatif aman ini, lautan sesungguhnya dapat mencukupi kebutuhan energi bagi umat manusia sejagat raya secara berkelanjutan (Carson, 1973).
Potensi total ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 800 miliar dolar AS (Rp 7200 triliun) per tahun atau lebih dari tujuh kali lipat APBN 2009 dan satu setengah kali PDB saat ini. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergesaran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.300 triliun per tahun.
Roadmap pembangunan kelautan
Sayang, sejak zaman kolonial hingga sebelum terbentuknya DKP dan DMI (Dewan Maritim Indonesia) pada September 1999 (Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid), kita kurang serius mengelola SDA kelautan. Akibatnya, potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, ibarat “raksasa yang tertidur”, itu belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. Bayangkan, dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Selama Orde Baru, kredit yang dikucurkan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan kurang dari 15%, dan untuk sektor perikanan hanya 0,02% dari total kredit. Wajar, kalau hingga saat ini kontribusi ekonomi kelautan hanya sebesar 30% PDB. Sementara, negara-negara dengan potensi laut yang jauh lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Islandia, dan Norwegia, sumbangan ekonomi kelautannya terhadap PDB mereka rata-rata mencapai 40%.
Oleh sebab itu, kini saatnya kita melakukan reorientasi paradigma pembangunan (paradigm shift), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. Kita galakkan pendayagunaan sumberdaya kelautan melalui peningkatan alokasi anggaran publik, kredit, sumberdaya manusia, teknologi, infrastruktur, dan management inputs lainnya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara terpadu dan ramah lingkungan. Dalam jangka pendek, kita optimalkan pembangunan sektor-sektor ekonomi kelautan yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, pelayaran, pelabuhan, dan industri galangan kapal.
Sekedar contoh, dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton/tahun (200 juta ton batubara, 55 juta ton crude oil, 60 juta ton CPO, 7 juta ton produk perikanan , 8 juta ton LNG, 2 juta ton LPG, 120 juta ton containers, dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan “kluster maritim” kita bisa meraup devisa perhubungan laut US$ 15 miliar setiap tahunnya (IMPC, 2008). Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan dengan total investasi sebesar US$ 5 miliar. Selain itu, kluster maritim juga akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya untuk 1 juta orang, membangkitkan sejumlah multiplier effects, dan mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Kluster maritim juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan sebagai hub port. Hingga kini, semua pelabuhan Indonesia masih berstatus sebagai feeder port. Ini menjadi salah satu penyebab utama yang membuat ekonomi kita kurang kompetitif, karena hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura.
Dengan mengusahakan 1 juta ha budidaya rumput laut (30% total potensi), dapat diproduksi sekitar 16 juta ton rumput laut kering per tahun. Bila kita ekspor 10 juta ton/tahun dengan harga sekarang US$ 0,7/kg, maka akan diperoleh devisa sebesar US$ 7 miliar/tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 3 juta orang. Apalagi, kalau rumput laut itu diproses menjadi berbagai semi-refined products (seperti agar, karaginan, alginat, makanan dan minuman) atau refined products (seperti bahan pencampur coklat, milk shake, es krim, permen, pasta gigi, salep, pelembab, shampoo, lotion, industri cat, tekstil, dan film), tentu devisa, pendapatan negara, tenaga kerja, dan multiplier effects yang dihasilkan menjadi berlipat ganda. Padahal, masih banyak komoditas perikanan lain yang harganya tinggi dan laku keras di pasar domestik maupun ekspor, antara lain udang, tuna, kerapu, patin, nila, ikan hias, kerang mutiara, teripang, cerax, dan abalone.
Agar tidak selalu menjadi ‘bangsa pemadam kebakaran’, dalam jangka panjang kita kembangkan SDM dan teknologi kelautan mutakhir (future technology) seperti bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, nannotechnology, coastal and ocean engineering, bioenergi dari algae, gas hidrat, dan teknologi pemanfaatn SDA non-konvensional lainnya .
Dengan roadmap (peta jalan) pembangunan seperti itu, maka pulau-pulau kecil dan wilayah laut diyakini tidak lagi menjadi ‘beban pembangunan’ (cost center) serta tempat berlangsungnya perampokan, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya, tetapi akan menjadi pusat-pusat kemajuan dan kemakmuran yang tersebar di seluruh Nusantara. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut yang makmur (prosperity belt) secara otomatis bakal menjadi sabuk pengaman (security belt) yang semakin mengukuhkan kedaulatan NKRI. Lebih dari itu, implementasi peta jalan pembangunan kelautan nasional ini secara cerdas dan konsisten juga diyakini mampu menghantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025 bersama Brazil, Rusia, India, dan China.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.