Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

8 01 2009

Dengan kekayaan alam melimpah, jumlah penduduk 230 juta jiwa ( terbesar keempat di dunia), dan posisi geoekonomi sangat strategis, Indonesia yang telah lebih dari 63 tahun merdeka seharusnya sudah menjadi bangsa besar yang maju dan makmur. Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kita terbelakang, mulai dari karut-marutnya sistem politik dan hukum, lemahnya penguasaan IPTEK sampai etos kerja bangsa yang rendah. Dan, salah satu penyebab utamanya adalah karena sejak zaman kolonial hingga kini, paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi pada daratan (land-based development), sedangkan laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasi SDA secara ekstraktif, pembuangan limbah (“keranjang sampah”), dan berlangsungya berbagai kegiatan ilegal.
Padahal, Nusantara ini merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Sekitar tiga per empat wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta km2 yang mempersatukan lebih dari 17.500 pulau dengan 81.000 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada. Dalam wilayah pesisir dan lautan itu terdapat potensi berbagai SDA dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Perlu dicatat, bahwa sebelum penjajahan, kita pernah menjadi bangsa maritim yang besar, makmur dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dari abad-7 sampai abad-14 Sriwijaya, Majapahit, dan banyak kesultanan Islam (seperti Samudera Pasai, Jayakarta, Cirebon, Gowa, dan Ternate) merupakan kerajaan-kerajaan maritim terbesar di dunia yang menguasai wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Papua Nugini serta sebagian India dan China. Kerajaan-kerajaan maritim ini menerapkan konsep Sea Power, yakni paradigma pembangunan yang berfokus pada kekuatan laut. Kedigdayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit karena memiliki kekuatan laut mumpuni berupa kegiatan ekonomi produktif, armada perang handal, dan budaya bahari yang kuat.
Mengingat stok SDA di wilayah daratan juga semakin menipis, sementara kita masih harus memacu pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan yang kian meningkat, terutama akibat krisis ekonomi global, maka sekarang saatnya kita meningkatkan pendayagunaan SDA kelautan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan bagi kemajuan serta kemakmuran bangsa.
Berkah ekonomi kelautan
Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan: 1. perikanan tankap, 2.perikanan budidaya, 3. industri pengolahan hasil perikanan, 4. industri bioteknologi kelautan, 5. pertambangan dan energi, 6.pariwisata bahari, 7.kehutanan, 8.perhubungan laut, 9. sumberdaya pulau-pulau kecil, 10. industri dan jasa maritim, dan 11. SDA non-konvensional.
Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton. Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 45 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5 juta ton/tahun. Sementara itu, total produksi budidaya laut dan tambak baru sebesar 2,5 juta ton (5% potensi produksi) pada 2007. Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan sangat besar berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), bioenergi, bioremediasi, genetic egnineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai US$ 82 milyar setiap tahunnya.
Kendati belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Namun jika dibandingkan dengan Queensland, Australia dengan panjang garis pantai yang hanya 2100 km mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar US$ 2 miliar/tahun, maka sejatinya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangat besar.
Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi (Richardson, 2008).
Potensi ekonomi perhubungan laut diperkirakan sebesar US$15 miliar/tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir kita mengeluarkan devisa sekitar US$ 15 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia
Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal serta perikanan, dan teknologi komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA non-konvensional yang sangat besar. SDA non-konvesional adalah SDA yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan, tetapi karena belum ada tekonologinya atau secara ekonomi belum menguntungkan, sehingga belum bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah deep sea water industries, gas hidrat dan biogenik, bioenergi dari algae laut, energi gelombang, energi pasang surut, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), sumber-sumber mata air tawar di dasar laut (Becker and Carlin, 2004), energi listrik dari ion Na+ dan Cl- , energi nuklir, dan mineral laut.
Lautan merupakan gudang terbesar di planet bumi yang mengandung sekitar 50.000 triliun ton berbagai logam dan garam mineral, seperti emas, tembaga, perak, mangan, lithium, bromium, magnesium, chlor, yodium, fosfor, sulfur, borium, sodium khlorida, magnesium khlorida, magnesium sulfat, kalsium sulfat, dan potassium sulfat. Setiap mil kubik air laut mengandung 4 juta ton magnesium, emas senilai 93 juta dolar AS, dan perak senilai 8,5 juta dolar AS. Total volume air lautan dunia diperkirakan sebesar 1,4 juta km3 (Thurman and Trujillo, 2002), dan total volume air laut Indonesia sekitar 23.300 km3 (Dahuri, 2003). Di dalam lautan juga terdapat sekitar 10 triliun ton deuterium, sejenis isotop hidrogen yang mudah dipisahkan dari air laut dan merupakan bahan bakar utama bagi reaktor pembangkit energi sistem nuklir fusion, yang lebih aman ketimbang sistem nuklir fision. Dengan teknologi nuklir yang relatif aman ini, lautan sesungguhnya dapat mencukupi kebutuhan energi bagi umat manusia sejagat raya secara berkelanjutan (Carson, 1973).
Potensi total ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 800 miliar dolar AS (Rp 7200 triliun) per tahun atau lebih dari tujuh kali lipat APBN 2009 dan satu setengah kali PDB saat ini. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergesaran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.300 triliun per tahun.
Roadmap pembangunan kelautan
Sayang, sejak zaman kolonial hingga sebelum terbentuknya DKP dan DMI (Dewan Maritim Indonesia) pada September 1999 (Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid), kita kurang serius mengelola SDA kelautan. Akibatnya, potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, ibarat “raksasa yang tertidur”, itu belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. Bayangkan, dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Selama Orde Baru, kredit yang dikucurkan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan kurang dari 15%, dan untuk sektor perikanan hanya 0,02% dari total kredit. Wajar, kalau hingga saat ini kontribusi ekonomi kelautan hanya sebesar 30% PDB. Sementara, negara-negara dengan potensi laut yang jauh lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Islandia, dan Norwegia, sumbangan ekonomi kelautannya terhadap PDB mereka rata-rata mencapai 40%.
Oleh sebab itu, kini saatnya kita melakukan reorientasi paradigma pembangunan (paradigm shift), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. Kita galakkan pendayagunaan sumberdaya kelautan melalui peningkatan alokasi anggaran publik, kredit, sumberdaya manusia, teknologi, infrastruktur, dan management inputs lainnya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara terpadu dan ramah lingkungan. Dalam jangka pendek, kita optimalkan pembangunan sektor-sektor ekonomi kelautan yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, pelayaran, pelabuhan, dan industri galangan kapal.
Sekedar contoh, dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton/tahun (200 juta ton batubara, 55 juta ton crude oil, 60 juta ton CPO, 7 juta ton produk perikanan , 8 juta ton LNG, 2 juta ton LPG, 120 juta ton containers, dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan “kluster maritim” kita bisa meraup devisa perhubungan laut US$ 15 miliar setiap tahunnya (IMPC, 2008). Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan dengan total investasi sebesar US$ 5 miliar. Selain itu, kluster maritim juga akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya untuk 1 juta orang, membangkitkan sejumlah multiplier effects, dan mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Kluster maritim juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan sebagai hub port. Hingga kini, semua pelabuhan Indonesia masih berstatus sebagai feeder port. Ini menjadi salah satu penyebab utama yang membuat ekonomi kita kurang kompetitif, karena hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura.
Dengan mengusahakan 1 juta ha budidaya rumput laut (30% total potensi), dapat diproduksi sekitar 16 juta ton rumput laut kering per tahun. Bila kita ekspor 10 juta ton/tahun dengan harga sekarang US$ 0,7/kg, maka akan diperoleh devisa sebesar US$ 7 miliar/tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 3 juta orang. Apalagi, kalau rumput laut itu diproses menjadi berbagai semi-refined products (seperti agar, karaginan, alginat, makanan dan minuman) atau refined products (seperti bahan pencampur coklat, milk shake, es krim, permen, pasta gigi, salep, pelembab, shampoo, lotion, industri cat, tekstil, dan film), tentu devisa, pendapatan negara, tenaga kerja, dan multiplier effects yang dihasilkan menjadi berlipat ganda. Padahal, masih banyak komoditas perikanan lain yang harganya tinggi dan laku keras di pasar domestik maupun ekspor, antara lain udang, tuna, kerapu, patin, nila, ikan hias, kerang mutiara, teripang, cerax, dan abalone.
Agar tidak selalu menjadi ‘bangsa pemadam kebakaran’, dalam jangka panjang kita kembangkan SDM dan teknologi kelautan mutakhir (future technology) seperti bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, nannotechnology, coastal and ocean engineering, bioenergi dari algae, gas hidrat, dan teknologi pemanfaatn SDA non-konvensional lainnya .
Dengan roadmap (peta jalan) pembangunan seperti itu, maka pulau-pulau kecil dan wilayah laut diyakini tidak lagi menjadi ‘beban pembangunan’ (cost center) serta tempat berlangsungnya perampokan, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya, tetapi akan menjadi pusat-pusat kemajuan dan kemakmuran yang tersebar di seluruh Nusantara. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut yang makmur (prosperity belt) secara otomatis bakal menjadi sabuk pengaman (security belt) yang semakin mengukuhkan kedaulatan NKRI. Lebih dari itu, implementasi peta jalan pembangunan kelautan nasional ini secara cerdas dan konsisten juga diyakini mampu menghantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025 bersama Brazil, Rusia, India, dan China.


Aksi

Information




%d blogger menyukai ini: