INFARSTRUKTUR TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUAN WILAYAH KEPULAUAN

5 02 2009

Meningkatnya kinerja investasi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi serta diharapkan dapat mengatasi masalah penggangguran dan kemiskinan sampai saat ini masih belum juga terwujud. Menurut beberapa ekonom, lemahnya kinerja investasi disebabkan oleh dua hal yaitu iklim investasi dan infrastruktur yang belum mendukung dan cenderung buruk. Dalam tulisan ini akan difokuskan mengenai rendahnya infrastruktur transportasi dalam kaitannya Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, mengingat Indonesia adalah negara yang 70% wilayahnya berupa laut dan terdiri atas 18.000 pulau .

Oleh karena itu transportasi merupakan masalah yang penting, karena transportasi merupakan gerbang keterisolasian atas wilayah-wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Bahkan selama ini pemerintah daerah yang wilayahnya berupa kepulaunan banyak mengeluhkan kurangnya sarana transportasi baik transportasi laut maupun udara. Padahal wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi, seperti misalnya Propinsi Kepulaan Riau, Maluku Utara dan beberapa propinsi lainya memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Namun karena kurangnya sarana transportasi maka potensi yang ada tersebut belum optimal di kembangkan. Sebagai contoh Maluku Utara memiliki luas potensi budidaya rumput laut 35.000 ha yang jika dikembangkan akan menghasilkan sekitar 560.000 ton/th rumput laut kering dengan nilai ekonomi sekitar US$ 280 juta, nilai ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada sarana pengangkutan untuk ekspor maupun distribusi ke wilayah yang memiliki industri pengolahan rumput laut.

Oleh karena itu sarana transportasi merupakan sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi. Jika di wilayah tersebut dibangun sarana transportasi maka investor tidak akan segan-segan menamankan modalnya untuk pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Utara atau wilayah lain yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dengan demikian tujuan pembangunan transportasi (terutama transportasi laut) antar pulau-pulau bagi bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan perhubungan laut sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta sebagai penyedia lapangan kerja dan penghasil devisa negara.

Pengadaaan infrastruktur transortasi memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam hal ini perhubungan laut berperan dalam memperlancar perpindahan barang dan jasa dari satu pulau ke pulau yang lain, mempercepat transaksi perdagangan dan proses ekspor dan impor dari suatu wilayah, baik dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data yang ada, hampir 80 % lebih proses perpindahan barang dan jasa antar pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Berdasarkan hal tersebut dapat kita bayangkan bahwa sektor kegiatan perhubungan laut merupakan salah satu penunjang utama dalam pergerakan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan suatu kawasan.

Sektor transportasi sangat berpengaruh dalam mempercepat pergerakan ekonomi di suatu wilayah, oleh karena itu perlu segera dibangun infrastruktur transportasi terutama dalam penyelenggaraan perhubungan laut sehingga akan terselenggara jaringan transportasi yang profesional dalam melayani jasa transportasi di laut.

Begitu pentingnya peran trasportasi, sehingga dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila jasa transportasi antar pulau tidak berjalan atau berhenti, berapa banyak kerugian materil maupun non-materil yang akan diderita baik oleh perorangan, swasta, pengusaha, BUMN maupun lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, perlu disiapkan segera infrastruktur transportasi sehingga pendayagunaan potensi ekonomi di wilayah kepulauan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan terobosan untuk membangun infrastruktur transportasi dan salah satunya adalah dengan kerjasama saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta, hal ini dilakukan dalam mengatasi masalah minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Langkah pembangunan infrastruktur perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Dengan demikian akan segera terwujud infrastruktur transportasi yang memadai sehingga perekonomian di wilayah kepulauan dapat segera berkembang sehingga masalah penggangguran dan kemiskinan dapat segera teratasi.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: